Cari Berita

Breaking News

Agus Ungkap 5 Indikator Kabupaten-Kota Layak Anak

INILAMPUNG
Selasa, 19 November 2019

Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal. Foto. Ina.

INILAMPUNG.com - Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal meminta jajarannya, terutama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), ikut mempercepat terwujudnya kabupaten layak anak (KLA).

Pesisir Barat termasuk dari 349 kabupaten/kota yang berkomitmen mewujudkan KLA. Pada 2017, baru 126 kabupaten/kota se-Indonesia yang memperoleh penghargaan KLA.

"Jika semua kabupaten/kota berhasil memenuhi semua hak dan melindungi anak, maka Indonesia layak anak akan terwujud pada 2030 mendatang," ujar Agus pada rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) bagi Kepala OPD  di ruang OR Cukuh Tangkil Sekretariat Pemkab Pesibar, Senin, (18/11/2019).

Pengembangan KLA mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait anak, serta berbagai komitmen bertaraf Internasional.

Implementasinya mengacu pada indikator KLA yang dijabarkan ke dalam lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan budaya dan perlindungan khusus.

Untuk mengimplementasikan, perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, legislatif, penegak hukum, media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, para orangtua dan keluarga, anak-anak, serta seluruh anggta masyarakat.

Agus berharap penguatan koordinasi para stakeholder di Pesibar dapat terus ditingkatkan melalui mekanisme Gugus Tugas yang telah dibentuk sejak 2017.

Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi di tingkat kabupaten, diharapkan peran aktif OPD atau lembaga terkait agar terus meningkatkan koordinasi dalam rangka mengembangkan kebijakan dan program, maupun inisiatif kegiatan yang mendukung percepatan KLA.

Kegiatan itu dihadiri para kepala OPD, fasilitator KLA dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Lampung, perwakilan dari Bank Lampung, BRI, BNI, unsur Forkopimda Pesibar-Lambar. (ina).

LIPSUS