Bawaslu Dengan Pemerintah Pesisir Barat Sepakat Lakukan Pengawasan Berlapis
Cari Berita

Breaking News

banner atas

Bawaslu Dengan Pemerintah Pesisir Barat Sepakat Lakukan Pengawasan Berlapis

Kamis, 14 November 2019




Penandatanganan kesepakatan bersama Basawlu dan Pemerintah Pesisir Barat (ina dok.)

INILAMPUNGCOM -  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat menggelar rapat koordinasi menjelang pelaksanaan Pilkada 2020.

Rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka persiapan pengawasan Pilkada Seretak Tahun 2020 dilaksanakan di Hotel Sartika Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (13/11/2019).

Kegiatan diisi sejumlah pemateri yakni N Lingga Kusuma, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Karno Ahmad Satarya dan Adek As'ary anggota Bawaslu Provinsi Lampung serta Irwansyah Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam pemaparan, Irwansyah mengatakan, rakor bertujuan untuk memberikan pemahamanan, pengetahuan dan persamaan persepsi kepada stakeholders di Kabupaten Pesisir Barat Khususnya menjelang Pilkada mendatang.

"Selain untuk memberikan informasi kepada stakeholders, pemilihan terkait regulasi pilkada dan pengawasan Pilkada dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pilkada. Selanjutnya adalah memberikan warning kepada stakeholders pemilihan bahwa pengawasan Pilkada dilakukan secara bertingkat dan berlapis-lapis, mengingat salah satu kerawanan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat adalah terkait netralitas ASN dan aparatur pekon/desa," pungkasnya.

Sekda Kabupaten Pesisir Barat, Ir N Lingga Kesuma, M.P mengimbau seluruh ASN khususnya di lingkungan Pemkab Pesisir Barat untuk tetap menjaga sikap netralitasnya dalam Pilkada 20200.

"Terkait Netralitas ASN ini memang bukan perkara yang mudah, mengingat ASN di satu sisi juga masih memiliki hak memilih, tapi saya berharap untuk seluruh ASN di Pesisir Barat hanya menggunakan hak pilih tersebut dibilik suara nanti," ungkapnya.

Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa, Abd Kodrat mengatakan dengan adanya rakor ini diharapkan dapat membantu Bawaslu Pesibar agar lebih efektif dalam persiapan pengawasan Pilkada.

"Supaya kalau ada pelanggaran, jangan menjadi isu masyarakat, laporkan karena kami siap menerimanya untuk menjadikan sebagai temuan dan harus disertakan bukti yang kuat," paparnya.

Kegiatan rakor itu ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 yang Luber Jurdil, Bersih dan Berkualitas.

"Ini merupakan komitmen kita bersama, dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, kita berharap untuk mencapai tujuan tersebut," pungkas Irwansyah. (ina)