Pemkab Pesisir Barat Bantah Hambat Izin SPBU Bangkunat
Cari Berita

Breaking News

banner atas

Pemkab Pesisir Barat Bantah Hambat Izin SPBU Bangkunat

Rabu, 27 November 2019

Pejabat Pemkab Pesisir Barat tinjau lokasi SPBU di Bangkunat. Foto. Ina.
INILAMPUNG.com - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak menghambat proses penerbitan izin pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Bumi Asri Lampung di Pekon Pagarbukit Kecamatan Bangkunat.

Pernyataan itu disampaikan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pesisir Barat (Pesibar) Jon Edwar di ruang kerjanya, di Krui, Rabu, 11 Novemer 2019.

Menurut dia, Pemkab Pesibar berkomitmen untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha yang diajukan masyarakat.

"Komitmen tersebut sudah kami laksanakan terhadap seluruh perusahaan yang membuka usahanya di Pesibar sesuai dengan aturan berlaku secara gratis," tegas Jon.

Berkaitan dengan pembangunan SPBU di Pekon Pagarbukit, PT Bumi Asri Lampung sudah melaksanakan pembangunan sejak sekitar Maret hingga April 2019.  Ketika itu, investor bersangkutan belum mengajukan izin.

"Artinya pembangunan SPBU tersebut sebelumnya tanpa izin. Karena memang pihak pelaksana tidak pernah mengajukan ke DPMPTSP," jelasnya.

Pada saat pembangunan sudah berlangsung, pihak pelaksana justru berlindung ke masyarakat dengan menggiring opini bahwa masyarakat memang sudah sejak lama menantikan keberadaan SPBU di wilayah tersebut.

Seharunya, sebelum memulai membangun SPBU, investor mengajukan berkas untuk penerbitan perizinan, karena di dalamnya ada kajian teknis dari satker terkait, salah satu contohnya adalah rekomendasi terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Lalulintas (Lalin), sebelum terbit izin dari DPMPTSP, paparnya.

Sementara PT Bumi Asri Lampung baru mengajukan berkas perizinan pada 14 Oktober 2019. Sehari kemudian, disposisi bupati turun dan meminta ditindaklanjuti.

"Hal itu cukup menjadi bukti, siapapun yang mengikuti regulasi, langsung direspon dengan baik. Tidak ada sedikitpun upaya DPMPTSP untuk menghambat jika memang sesuai regulasi," katanya. (ina).