Kepala Dinas Sosial Pesisir Barat Marzuki. Foto. Ina.
INILAMPUNG.COM -Penyaluran bantuan pemerintah salah sasaran juga terjadi di Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini terjadi akibat penggunaan data lama yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan.
Kondisi itu diakui Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pesisir Barat Marzuki. Keluarga penerima berbagai bantuan dari pemerintah itu sebenarnya sudah tak layak lagi sebagai menerima bantuan.
Penyebabnya, kata Marzuki, data keluarga penerima manfaat(KPM) merupakan data lama Badan Pusat Statistik (BPS) lima bahkan sepuluh tahun silam. "Sehingga jika disesuaikan dengan kondisi keluarga saat ini sudah tidak layak lagi menerima bantuan," ungkapnya.
Dia mengakui, banyak pihak yang memprotes cara pendistribusian bantuan pemerintah. Wajar jika masyarakat protes. Kehidupan sudah makmur tapi tetap dapat bantuan yang seharusnya untuk keluarga kurang mampu atau miskin.
Menyikapi kondisi tersebut, Dinsos Pesibar pada awal 2019 gencar melakukan perbaruan basis data terpadu (BDT) ke Pusat Data Terpadu Fakir Miskin (Pusdatin).
Data itu diperbarui dua kali setahun pada Juni dan November, berdasarkan data yang diusulkan pemerintah pekon hasil musyawarah dengan masyarakat calon penerima bantuan yang disepakati.
"Namun sampai saat ini, pekon yang sudah mengajukan perbaruan data itu masih sangat sedikit. Sekitar 20 persen dari 116 pekon dan dua kelurahan di Pesibar," lanjutnya.
Karena itu, dia meminta pemerintah pekon segera melakukan musyawarah dengan masyarakat kurang mampu yang layak menerima bantuan kemudian diajukan ke Dinsos.
Berdasarkan data terbaru PKM, diharapkan bantuan yang disalurkan pemerintah tepat sasaran. "Kami mengimbau para peratin segera gelar rapat dengan masyarakatnya, agar data lama yang banyak keliru bisa diubah," katanya. (ina/inilampung.com).