 |
| Direktur LBH Bandarlampung, Candra Muliawan. (ist/inilampung) |
INILAMPUNG.COM, Bandarlampung - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, Candra Muliawan menyebut tren korupsi yang melibatkan kepala daerah cenderung mengalami kenaikan.
Hal itu disampaikan dalam diskusi akhir tahun di kantor LBH Bandar Lampung, (23/12/2019).
"Praktik politik transaksional dan politik uang masih mewarnai dinamika percaturan politik di Provinsi Lampung," ujar Candra.
Menurutnya, tingginya biaya politik masih menjadi permasalahan yang kerap kali dijadikan alasan dilanggengkannya praktik-praktik culas oleh para elite politik.
Kepala daerah membutuhkan dana agar dipilih. Pemilik modal melihat potensi melebarkan usaha melalui kepala daerah terpilih yang akan memuluskan operasional usaha dan mendulang uang dari proyek-proyek APBD.
"Sehingga modal yang ia keluarkan saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus kembali atau bahkan berlipat ganda ketika ia menduduki jabatan tersebut," jelasnya.
Setidaknya, Chandra merunut sudah ada empat bupati nonaktif di Lampung yang divonis oleh pengadilan, serta satu bupati telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, sedang dalam proses pemeriksaan di KPK.
Nunik dalam kapasitasnya saksi untuk pengembangan kasus dugaan korupsi mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.
"Modus korupsi yang dilakukan di Provinsi Lampung ialah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, suap, serta markup proyek infrastruktur dalam pengadaan barang dan jasa yang juga melibatkan pejabat SKPD setempat dan sejumlah anggota DPRD," tandasnya.(zal/inilampung)