Oleh: Dr. Andi Desfiandi, SE,. MA
SKANDAL Direksi Garuda menyelundupkan motor Harley dan sepeda Bromton begitu menghebohkan negeri ini sejak kemarin.
Skandal yang mencoreng nama baik salah satu BUMN kebanggaan negeri ini seakan menggambarkan secara utuh begitu bobroknya pengelolaaan BUMN di negeri ini.
Skandal tersebut seolah melengkapi kebobrokan pengelolaan sebagian BUMN kita setelah sebelum2nya deretan kasus korupsi melanda beberapa pejabat tinggi BUMN, dan juga munculnya masalah keuangan yang menggerogoti beberapa BUMN Indonesia.
BUMN yang berjumlah lebih dari 140 perusahaan dan lebih dari 800 perusahaan apabila digabung dengan anak dan cucu perusahaan terlihat begitu besar dengan total asset sekitar 8,200 Triliun rupiah.
Dengan total pendapatan kotor hanya 2,340 triliun dengan ROA sekitar 2.35% dan DER sekitar 34.4% tentunya bukan prestasi yang cukup menggembirakan.
Dengan aset yang begitu besar sekitar 4 kali APBN seyogyanya mampu menjadi motor utama penggerak ekonomi nasional dan mampu memberikan kontribusi yg signifikan bagi pemerataan ekonomi dan juga benteng pertahanan ekonomi nasional kita.
Alih2 menjadi katalisator dan lokomotif utama ekonomi terhadap daya tahan ekonomi nasional lainnya, buffer ekonomi dan benteng ekonomi terhadap tekanan ekonomi global yang mulai melambat sesuai warning IMF-WORLD BANK.
BUMN seolah hanya menjadi kerajaan pemupuk kekayaan bagi segelintir kelompok dan individu2 (oligarki ekonomi dan para pemburu rente) sejak puluhan tahun yang lalu.
Pembenahan BUMN yg telah dilakukan sebelum2nya terkesan hanya make-up (window dressing) serta setengah hati dengan menutup borok2 yang semakin menggerogoti keuangan negara (APBN) dan sumber2 daya negeri ini. Dan lebih celakanya hanya untuk membesarkan usaha dan pundi2 para oligarki pemburu rente ekonomi saja serta membentuk dinasti kerajaan didalam kerajaan BUMN hingga ke anak cucu BUMN.
Semoga Erick Thohir selaku menteri BUMN yang baru bisa dan berani melakukan breakthrough dengan melakukan transformasi total dalam pengelolaan BUMN baik sistim manajemennya maupun personil2 yang mengelola BUMN tsb. Bahkan BUMN harus mampu memberikan "setoran" yang signifikan pada struktur APBN kita sebagai wujud pengabdian BUMN dalam pengelolaan sumberdaya nasional untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanah dari pasal 33 UUD 1945
Akan lebih efektif apabila perombakan yg dilakukan tidak hanya dengan merombak manajemennya saja, tapi juga secara simultan konsisten merombak bisnis proses dan bisnis model seluruh BUMN termasuk anak cucu perusahaannya.
Sudah menjadi rahasia umum juga bahwa pendirian anak dan cucu perusahaan BUMN dikelola oleh kroni2 manajemen induk dan dijadikan alat untuk melakukan transfer of pricing, mark-up, manipulasi dan hal2 yang tidak profesional lainnya.
Sehingga akan menambah beban perusahaan dan juga induknya, dan pada akhirnya induknya juga melakukan window dressing untuk menutupi financial problemnya. Terlebih dalam laporan LKPP kemenegBUMN tahun 2018. Ada persoalan inefisiensi dalam struktur biaya produksi dan bisnis 140 BUMN, bgm dg anak cucu BUMN yang lost controll.
Belanja masalah atas semua BUMN strategis,
Rekayasa ulang bisnis proses dalam rangka mereview ulang bisnis model seluruh BUMN akan memberikan peta yg objektif terhadap kinerja seluruh BUMN dan anak cucunya.
Sehingga bisa menjadi alat pengambil keputusan dalam rangka restrukturisasi/reformasi total manajemen BUMN.
Mana saja proses bisnis yg tidak perlu, yang duplikasi-replikasi, dsbnya hingga perusahaan mana yang bisa dilukidasi bahkan dimerger dsbnya. Pembaharuan SOP dan sistim manajemen juga akan didapat termasuk struktur organisasi yang lebih ideal, sehingga lebih memudahkan dalam menempatkan direksi dan komisaris yg dibutuhkan dengan memberikan KPI yang harus dicapai mereka.
Kita semua harus mengapresiasi atas response cepat yang dilakukan oleh menteri BUMN atas skandal Garuda, juga dengan telah dimulainya perombakan dan perbaikan bertahap yg telah dilakukan di BUMN.
Mari kita dukung terus menteri BUMN menyelesaikan tugas beratnya melakukan transformasi ditubuh BUMN dengan pembenahan secara holistik.
Good Corporate Governance harus secara serius dilaksanakan bukan semata mencari dan menempatkan jajaran direksi dan komisaris yg berintegritas, kompeten dan loyal kepada negara.
Tetapi juga dengan melakukan perubahan sistim manajemen internal yang lebih efektif, efisien dan akuntable serta pengawasan yang efektif terhadap kinerja seluruh BUMN dan anak cucunya. (*)
*) Dr. Andi Desfiandi, SE,. MA
(Ketua Bidang Ekonomi DPP Brjavo 5
Pengamat dan Praktisi Pendidikan dan Ekonomi