Bawaslu Ajak PWI Awasi Pilkada Pesisir Barat
Cari Berita

Breaking News

banner atas

Bawaslu Ajak PWI Awasi Pilkada Pesisir Barat

Reporter
Senin, 13 Januari 2020

Komisioner Bawaslu dan pengurus PWI Pesisi Barat. Foto. Ina. 

INILAMPUNG.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) mengajak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengawasi proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Pesibar.

Ajakan itu disampaikan Ketua Bawaslu Pesibar, Irwansyah, kepada Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pesibar, Agustiawan, Senin (13/1/2020), di Sekretariat Bawaslu Pesibar.

Irwansyah mengakui peran media sangat penting dalam hal menyukseskan pemilu melalui peran pengawasan media.

"Tanpa media, kami tidak mungkin bisa menyampaikan informasi publik yang berkenaan dengan pengawasan pemilu secara maksimal kepada masyarakat dan pihak lainnya," ucap Irwansyah.

Karena itu, dia berharap agar Bawaslu dan para pewarta yang tergabung dalam PWI bisa menjalin kerja sama dalam menyukseskan pilkada mendatang.

"Kami sangat berharap kerja sama dalam penyampaian informasi dengan PWI bisa berjalan maksimal. Kami juga berharap rekan jurnalis yang masuk dalam  PWI bisa cepat menyampaikan informasi ke Bawaslu jika ada temuan-temuan pelanggaran di lapangan," katanya.

Pada pemilu serentak 2020 ini, Bawaslu Pesibar mendapat kucuran anggaran sebesar Rp7,85 milyar lebih. Sekitar 70 persen dari anggaran itu untuk gaji petugas pengawas pemilu mulai dari tingkat bawah hingga kabupaten.

Sementara itu Ketua PWI, Agustiawan, dalam kesempatan tersebut memberikan saran dengan meminta Bawaslu lebih selektif dan jeli dalam pelaksanaan pengawasan rekrutmen penyelenggara pemilu.

"Tujuannya agar nanti siapapun yang menjadi penyelenggara pemilu, mulai dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tidak melakukan kecurangan yang biss menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, khususnya para kompetitor pilkada nanti," tegasnya.

"Kami juga meminta agar anggaran yang digunakan tersebut juga bisa terrealisasi dengan maksimal sesuai dengan peruntukkannya. Jangan sampai justru menjadi ladang untuk mencari keuntungan dengan merugikan negara," kata Agus. (ina/inilampung).