INILAMPUNG.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil memuji Sri Mulyani, ia menilai Sri Mulyani memiliki komitmen serupa dengan PBNU untuk menyejahterakan rakyat kecil.
Hal itu karna Menteri Keuangan Indonesia itu disebut menambah jatah kredit murah menjadi Rp1,7 triliun.
"Ini kita tunggu-tunggu, sudah agak lama, sementara kemarin ada vakum, macet, seakan-akan hilang komunikasi. Sekarang alhamdulillah sudah nyambung lagi dan sama-sama punya komitmen, punya niat ingin peduli dengan masyarakat kecil," kata Kiyai Said usai pertemuan di kantor PBNU dikutip dari rekaman video di akun Youtube NU Channel, (22/1).
Dalam video itu, Said juga menyebut nilai bantuan yang dicantumkan pada Memorandum of Understanding telah dinaikkan Rp200 Miliar dari semula Rp1,5 Triliun.
"Yang sudah ditandatangani di MoU dulu 1,5 (triliun rupiah), bahkan sudah ditambah ya 1,7 (triliun rupiah)," kata Said.
Said kemudian berterima kasih pada Sri Mulyani atas penambahan jatah kredit dan juga menyebut PBNU dan Kemenkeu langsung menindaklanjuti pertemuan itu dengan membentuk tim khusus untuk membahas lebih lanjut terkait teknis program.
"Insyallah dengan bunga yang mausuk akal karena dijiwai keberpihakan," ucap Said.
Di video yang sama, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada PBNU atas masukan guna memperbaiki program tersebut dan berjanji program kredit murah bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat.
"Memang ditujukan untuk seluruh umat dan berbagai organisasi, termasuk NU sebagai ormas terbesar di Indonesia untuk bisa dapat manfaat dengan biaya serendah mungkin. Kami akan terus berkoordinasi dengan pengaturannya sehingga manfaat bisa dirasakan," tutur Sri Mulyani.
Polemik bantuan kredit pada akhir Desember lalu bergulir usai Said Aqil berpidato menyindir keberpihakan pemerintahan Joko Widodo terhadap rakyat miskin. Said mencontohkan janji Sri Mulyani tentang bantuan kredit yang belum dicairkan hingga saat ini.
PBNU menjelaskan Said kecewa Kemenkeu menaikkan besaran bunga menjadi 8 persen, dari semula 2 persen.
"Dengan pricing pembiayaan yang tinggi tersebut, PBNU menganggap tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing untuk menjalankan usaha mikro, yakni pada kisaran 2 persen di tingkat end user. Sehingga akan benar-benar dapat membantu pelaku mikro ekonomi," kata Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini dalam keterangan tertulis kepada beberapa media, Kamis (26/12) malam.
Dana bantuan kredit murah dalam polemik tersebut menyangkut skema penyaluran dana program pembiayaan murah, Ultra Mikro (UMi).
Dana UMi tersebut disalurkan melalui beberapa instansi termasuk instansi yang terafiliasi dengan PBNU sebagai organisasi massa (ormas) besar yang memiliki banyak unit usaha mikro kurang lebih 5 -10 juta.
Selain instansi yang terafiliasi dengan PBNU, Kemenkeu pada Desember lalu menyatakan pemerintah mendistribusikan pembiayaan UMi dengan lembaga lainnya seperti PT Bahana Artha Ventura, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, dan PT Pegadaian (Persero).(cn/inilampung)