Cari Berita

Breaking News

Temu Sekjen di Kemdagri, 3 Partai Sepakat Pilkada Tak Langsung

Kamis, 09 Januari 2020

INILAMPUNG.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengundang sekretaris jenderal dan pimpinan sembilan partai politik yang ada di DPR ke kantornya, Jakarta pada (8/1/2020). Salah satu bahsannya adalah pemilihan kepala daerah provinsi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).


Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan tiga partai setuju Pilkada dipilih oleh DPRD. Ketiganya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PPP, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Padangannya disampaikan kepada Mendagri Tito Karnavian.


"PDI-P menyampaikan hasil kongres mereka bahwa untuk pemilihan gubernur itu tidak langsung, segala macam. PPP kan setuju. Kemudian juga kalau enggak salah tadi yang sepakat juga PKB. Untuk gubernur saja," kata Arsul.


Pertemuan yang berlangsung selama sekitar tiga jam itu juga membicarakan rencana penataan sistem partai politik dan sistem pemilu di Indonesia. Tito membicarakan mahalnya biaya politik dan gagasan pilkada tak langsung.


Menurut Arsul, Tito mengajak partai-partai untuk mendalami perubahan sistem pilkada.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pertemuan itu tak membahas perubahan sistem pilkada. Menurut Hasto, mereka baru membicarakan ihwal Undang-undang Pemilu dan UU Pilkada.


"Semuanya harus satu nafas dengan upaya untuk menghadirkan demokrasi untuk rakyat agar tidak ada kejenuhan di dalam demokrasi," kata Hasto.


Meski begitu, sebelumnya Hasto menyatakan mendukung pilkada asimetris. Pilkada langsung dilaksanakan di daerah yang tingkat kematangan demokrasinya tinggi.


"Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan kita galakkan pemilu asimetris," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya pada (19/11/2019).


Sekjen PKB Hasanuddin Wahid membenarkan pilkada tak langsung dibicarakan dalam pertemuan dengan Tito Karnavian. PKB, kata dia, mengikuti keputusan musyawarah nasional (Munas) Nahdlatul Ulama yang merekomendasikan pemilihan gubernur oleh DPRD.


"PKB mengikuti keputusan NU. Kan (pemilihan) gubernur enggak apa-apa kan," ujar Hasanuddin.


Hadir memenuhi undangan Mendagri adalah, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Wasekjen Partai Golkar Christina Aryani, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.


Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Wasekjen PAN Ibnu Bilaludin, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Wasekjen Nasdem Taslim dan Sekjen PPP Arsul Sani.(zal/tem/inilampung)

LIPSUS