Laporan Dicabut, MKD Setop Kasus "Azis Syamsuddin Minta Fee"
Cari Berita

Breaking News

banner atas

Laporan Dicabut, MKD Setop Kasus "Azis Syamsuddin Minta Fee"

Reporter
Minggu, 09 Februari 2020

INILAMPUNG.COM - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Arteria Dahlan mengatakan bahwa perkara Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin atas dugaan meminta fee kepada mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, yang sempat dilaporkan ke MKD kini sudah ditutup.

Arteria mengatakan perkara itu selesai usai adanya pencabutan laporan terhadap Azis Syamsuddin.

Hal tersebut disampaikan Arteria saat menjawab mengenai agenda pembahasan rapat MKD pada Senin pekan depan, yang salah satu agendanya ialah membahas mengenai dugaan penjebakan PSK oleh Anggota DPR RI Andre Rosiade.

"Perkaranya sudah masuk, kemudian yang bersangkutan mencabut laporan. Dan kemudian sudah ada rapat permusyawaratan kita semua ini, Mahkamah, yang akhirnya perkaranya kan ditolak karena sudah dicabut," kata Arteria, Jumat (7/2/2020).

Arteria melanjutkan, tidak akan ada pembahasan mengenai perkara etik Azis Syamsudin pada rapat MKD yang akan datang.

"Buat apa diperiksa lagi, yang bersangkutannya mencabut malah. Jadi dua hal yang berbeda," ujar Arteria.

Diketahui, Azis Syamsudin sempat dilaporkan sejumlah pegiat antikorupsi ke MKD DPR RI. Azis dilaporkan menyalahi kode etik atas dugaan meminta fee kepada eks Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Dalam pengakuannya, Mustafa menyebutkan bahwa Azis diduga pernah meminta uang fee sebesar 8 persen terkait pengesahan Dana Alokasi Desa (DAK) Perubahan tahun 2017, untuk Kabupaten Lampung Tengah pada Badan Anggaran DPR.

Atas pengakuan Mustafa tersebut, MKD didesak untuk memanggil dan memeriksa Azis. Adapun laporan tersebut dilayangkan oleh pegiat antikorupsi dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), yakni Ahmad Fikri, Nur Rachman, Arifin Nur Cahyo yang diwakilkan oleh kuasa hukum mereka Agus Rihat P Manalu.

"Di sini kami meminta MKD untuk segera memeriksa dan memproses karena wakil rakyat harus memberikan contoh yang baik. Kalau ada etika-etika yang dilanggar atas perilaku-perilaku anggota Dewan bisa diproses dan ditindaklanjuti, sehingga rakyat tahu mana yang mewakili, mana yang tidak mewakili," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, bulan lalu.

Agus mengatakan, pihaknya juga memiliki bukti atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Azis melalui pengakuan Mustofa di berbagai media. Agus juga mengaku sudah melaporkan dugaan tersebut kepada KPK pada pekan lalu. Ia berhatap agar KPK dapat berani menindaklanjuti laporan.

"Kami meminta pimpinan MKD untuk memeriksa dan memanggil Mustofa atas pengakuannya karena saudara Mustofa memiliki bukti dan data-data terkait permintaan DAK fee 8 persen. Harapan kita supaya proses ini berlanjut," pungkasnya.(sua/inilampung)