 |
| Ribuan mahasiswa Jum'at (29/8/2025) petang berkumpul di Lapangan Rektorat Unila. Mematangkan aksi demo 1 September mendatang. (ist/inilampung) |
INILAMPUNG.COM, Bandarlampung - Hari Senin 1 September 2025 mendatang, ribuan mahasiswa dan berbagai elemen rakyat Lampung –aktivis, buruh, petani, dan pengemudi ojek online- bakal menggeruduk Gedung DPRD Lampung di Telukbetung. Mereka akan menyampaikan aspirasi mewakili masyarakat Lampung.
Kepastian aksi demo pada 1 September 2025 itu setelah digelar Konsolidasi Akbar di Lapangan Rektorat Unila di Gedongmeneng, Bandarlampung, Jum’at (29/8/2025) petang.
Sementara, kalangan aktivis organisasi ekstra kampus yang tergabung dalam Cipayung Plus Provinsi Lampung –PMII, HMI, IMM, GMKI, PMKRI, GMNI, KAMMI, LMND- Jum’at (29/8/2025) malam juga melakukan konsolidasi guna menguatkan gerakan: “Lampung Menolak Tunduk!!!”
Ketua BEM Unila, M. Amar Fauzan, menyatakan aksi ribuan mahasiswa dan berbagai elemen rakyat Lampung akan dihelat mulai pukul 09.00 Wib pada 1 September mendatang dengan datang ke Gedung DPRD Lampung.
Tuntutan utama yang akan disampaikan ke DPRD Lampung, menurut Amar, ada tiga. Pertama: Menyorot tunjangan DPR RI yang menuai kritik publik. Kedua: Mengecam pernyataan anggota DPR RI Ahmad Sahroni yang menyebut pengeritik DPR sebagai “orang tolol sedunia”, dan ketiga: Menuntut evaluasi total terhadap Kapolri buntut tewasnya seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Barakuda Brimob.
Desak Kapolri Mundur
Ketua PKC PMII Lampung M. Yusuf Kurniawan menyatakan tragedi tewasnya pengemudi ojol akibat dilindas kendaraan taktis Brimob adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kemunduran serius dalam praktik demokrasi.
“Tragedi tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan konsekuensi dari budaya kekerasan aparat yang dibiarkan tumbuh tanpa kontrol, dan hal ini tidak bisa ditoleransi,” tegasnya, Jum’at (29/8/2025) malam.
Ditegaskan, PKC PMII Lampung akan menggelar aksi besar-besaran bersama berbagai elemen masyarakat lainnya guna mendesak Presiden Prabowo segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pertanggungjawaban atas perilaku anak buahnya yang telah menginjak-inak hak-hak rakyat.
Yusuf Kurniawan menambahkan, PMII Lampung menginginkan Indonesia menjadi ruang demokrasi yang sehat, aman, dan menghargai hak-hak setiap warganya untuk bersuara. (kgm-1/inilampung)