 |
| Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal (FB) |
"Kita akan kawal kasus ini. Kami support para pelapor dan saksi yang telah berani mengungkap kasus ini. Kita juga akan menyurati KPU RI dan Komisi II DPR RI untuk mengungkap masalah ini," kata Yozi Rizal, saat dengar pendapat dengan para palopor adanya dugaan "suap seleksi KPU Lampung, Rabu.
KPU harus dikembali sebagai lembaga yang memiliki integritas. Tidak boleh dikotori adanya isu politik uang alias sogok menyogok.
"Praktik suap kursi jabatan KPU, sepertinya sudah ada jaringan dan menggurita. Kita lihat guritanya sampai di mana," Yozi menegaskan.
Komisi I DPRD Provinsi Lampung meminta kasus dugaan jual-beli jabatan KPU dengan nominal ratusan juta rupiah diusut tuntas. "Anggota KPU ini harus bener. Kalau Anggota KPU nya saja tidak benar mana mungkin pemilu bisa berjalan baik. Proses hukum harus dijalankan," kata politik demokrat itu.
Rapat dengar pendapat mengulik "suap calon anggota KPU" digelar di DPRD. Hadir, Budiono, selaku pelapor didamping sejumlah rekanya. Dari DPRD, tampak Watoni Nurdin, Mardani Umar, dan Mihdar Ilyas.
Budiono menjelaskan, siap dengan segala konsekuensinya jika laporannya dianggap palsu.
Budiono mengantongi bukti-bukti terkait yang dia laporkan ke DKPP.
"Ya, benar itu dia (VYP) sudah menyerahkan uang Rp100 juta kepada LP. Bukti kwitansi ada. Kemudian ada bukti-bukti tambahan lainnya," jawab Budiono.
Dia memaparkan, bukti-bukti tambahan akan bertambah dari mereka yang sudah jadi korban.
"Ada yang sudah keluar uang antara Rp120-130 juta, tapi baru deal Rp120 juta dengan perdugaan orang yang sama oknumnya,” ungkapnya.
Selain itu, menurut Budiono, pada proses dari 30 besar ke-10 besar, ada praktik uang (pelicin) juga. Ini diketahui dari chat korban.
”Bahkan sampai ada yang mau ngutang Rp100 juta, kemudian jual mobil. Ada yang dimintai gading gajah 35 cm," ucapnya
DPRD Lampung kini mengagendakan pertemuan dengan KPU Lampung untuk mendengar dan melihat sikapnya dalam persoalan tersebut. (ZAL/inilampung.com)