INILAMPUNGCOM - Setelah dilantiknya KPU Kabupaten/kota oleh KPU RI pada kamis (21/11), secara definitif KPU Kabupaten/kota resmi dijabat oleh ke 75 komisioner KPU se Lampung.
Aroma semerbak "uang pelicin" dan integritas KPU Provinsi di pertanyakan. Hal ini di ungakap salah satu calon Komisioner KPU Kabupaten Lampung Tengah nomor urut tujuh. Wawan Sumarwan berencana melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Yang akan di laporkan seluruh Komisioner KPU Lampung dan Ketua Devisi SDM KPU RI.
Wawan mengungkapkan didalam tuntutannya, mencuatnya kasus jual beli kursi yang diduga dilakukan oleh oknum komisioner. Sedangkan sampai sekarang tak jelas penyelesaiannya.
Kekisruhan itu, Wawan menyebut pertama, secara kelembagaan, KPU Lampung periode 2019 – 2024 tidak mampu meredam kondusifitas dan transparansi dalam perekrutan Komisioner KPU Kabupaten/Kota di Lampung.
Kemudian, dia menilai seluruh Komisioner KPU Lampung ikut bermain dalam penentuan kursi jabatan. Karna menurutnya pasti masih banyak kasus serupa sengan motif "uang pelicin".
Serta adanya pembiaran yang dilakukan oleh KPU RI dalam tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Lampung.
“Dengan ini, kami mendesak hasil perekrutan diuji ulang, kami meminta, DKPP untuk mengadili dan memutuskan perkara ini, karena dalam perekrutan telah terjadi kekisruhan,” tegasnya, Kamis (20/11).
Wawan menilai dalam penetapan KPU kabupaten/kota, KPU RI dalam menetapkan tidak proposional karna mengabaikan hasil nilai CAT, Wawancara, dan Fit and Propertest dengan menetapkan dibawah standar.
“Dengan ini tentunya juga mendesak kepada DKPP untuk mencopot seluruh Komisioner KPU Lampung dan Ketua divisi SDM KPU RI, karena gagal melakukan perekrutan KPU Kabupaten/Kota di Lampung yang transparan, jujur dan kredibel. Ini sangat jelas, Saya hasil CAT, Wawancara, FPT bagus, dikalahkan dengan peserta yang memiliki nilai rendah,” tegas mantan Ketua IWO Provinsi Lampung ini.(zal)