INILAMPUNGCOM - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengadu permasalahan Lampung ke La Nyalla Mahmud Mattalitti. Dua persoalan serius disampaikan pada rapat kerja Pemerintah Provinsi Lampung dengan DPD RI, di Kantor Gubernur pada Selasa (10/12/2019).
Dalam laporannya, Arinal menyampaikan ada permasalahan serius yang terjadi di Lampung. Permasalahannya disektor pertanian dan persoalan komoditas budidaya udang di kawasan Kabupaten Tulang Bawang.
"Ini serius pak, karena itu saya minta tolong betul kepada DPD, sebagai wakil daerah. Apalagi pagi ini, selain saya bertemu langsung dengan Ketua DPD dan anggota DPD asal Lampung dalam formasi lengkap ,” Pinta Arinal, disaksikan empat Anggota DPD asal Lampung.
Arinal melanjutkan, bahwa komoditas pertanian padi di Lampung peringkat 7 nasional. Dengan 4,3 juta ton setahun, telah menjadi sektor pendukung ketahanan pangan nasional.
"Tetapi tiba-tiba tanpa kesepakatan, luasan lahan pertanian Lampung dikurangi jumlahnya oleh tim kajian dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)," terang ketua DPD Golkar Lampung.
Arinal Melanjutkan, bahwa terjadi perbedaan perhitungan antara yang di daerah (Lampung) dengan BPN. Luas lahan yang berkurang tanpa kesepakatan ini, signifikan dan menimbulkan banyak problematika di lapangan. "Mulai dari selisih penyediaan bibit hingga pupuk,” tambah Gubernur dengan program 'Kartu Petani Berjaya'.
Permasalahan ini Arinal meminta DPD RI, khususnya Senator asal Lampung, mengawal dan melakukan klarifikasi ke BPN.
“Apalagi kami sudah menyelesaikan pembangunan dua bendungan berskala besar, dengan kapasitas 50 ribu hektare. Tapi kalau luasan lahan kami dipangkas begitu saja kan menjadi persoalan. Jadi tolong Senator asal Lampung yang hadir di sini, ada Pak Bustami, Pak Bastian, Bu Jihan dan Pak Abdul Hakim, ini dikawal,” kata Arinal.
Sementara untuk komoditas budidaya udang vaname di Kabupaten Tulang Bawang, dulu dikenal sebagai produsen terbesar di dunia. Namun perlahan tapi pasti sudah tertinggal dengan Vietnam.
Arinal bercerita, bahwa dulu Vietnam belajar ke Lampung. Sekarang berbalik, Vietnam menghasilkan 7 ton, sementara disini 0,7 ton.
"Ini karena kawasan budidaya itu sudah dikuasai perseorangan. Ini yang kami minta perhatian dari pemerintah pusat, melalui dukungan DPD RI. Kami ingin petambak yang notabene masyarakat Lampung dapat menikmati hasil kerjanya secara optimal,” kata Arinal.
Aduan tersebut, Ketua DPD RI meminta dibuatkan catatan khusus terkait hal tersebut.
“Insya Allah akan kami sikapi. Saya juga akan meminta secara langsung empat Senator asal Lampung, Pak Bustami dan kawan-kawan untuk mengawal pengaduan dari Pak Gubernur Lampung," ucap La Nyalla.
Untuk lahan pertanian La Nyalla akan panggil Menteri Agraria dan terkait budidaya udang, akan dikomunikasikan dengan kementerian terkait.
DPD RI sejatinya bekerja untuk kepentingan daerah. Masalah-masalah di daerah yang berkaitan dengan kebijakan pusat menjadi tugas utama Senator, untuk dapat dicarikan jalan keluar.
“Apalagi terkait ekonomi, saat ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, sebagai upaya antisipasi terhadap pelambatan ekonomi global. Pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekaligus memangkas semua hambatan ekonomi,” ungkap La Nyalla
Mantan ketua PSSI juga mengingatkan, bahwa Indonesia harus menjadi negara yang ramah investasi. Tetapi tetap dengan mengedepankan rasa keadilan, dengan melibatkan pengusaha lokal di daerah, khususnya usaha menengah dan kecil.(zal/inilampung)