 |
| Abdullah Fadri Auli |
INILAMPUNGCOM --- Pemerintah Daerah Lampung perlu gerak cepat, tidak boleh lamban dalam mengantisipasi penyebaran virus corona yang kini telah menyebar ke sejumlah provinsi, termasuk Lampung.
Kesiap-siagaan itu misalnya, dengan menambah lokasi penampungan (isolasi), ketersediaan peralatan medis, dan perketat sejumlah titik, bandara, Pelabuhan Bakauheni, dan lintas antar kota.
Demikian rangkuman pendapat para politisi senior di Lampung, terkait penyerbaran covid-19, dan layanan bidang kesehatan yang kini terkesan lamban. Mereka Abdullah Fadri Auli (Partai Amanat Nasional), Johan Sulaiman (PKS), dan yandri Nazir (Partai Demokrat)."Layanan kesehatan pasien covid-19 di Lampung sangat buruk," kata Abdullah Fadrie Auli, Sabtu malam (28/3).
Abdullah Fadri mengkritik kinerja Dinas Kesehatan yang hingga kini belum memadai. Untuk memeriksakan diri aja, banyak warga yang kecewa. Belum lagi, soal fasilitas peralatan uji virus corona yang memang belum tersedia.
Kalau pun belum ada peralatan yang standar, pada saat ini, idealnya sudah ada upaya preventif dari pihak Pemda berupa opsi-opsi yang memberikan rasa aman warga ketika dirinya, terpaksa menjalani perawatan (isolasi). Pasien sudah mulai bertambah, namun terkesen pemerintah daerah tenang-tenang saja.
Politisi PKS, Johan Sulaiman menyatakan, koordinasi antar dinas di Lampung perlu ditingkatkan. Mantan ketua DPRD provinsi Lampung itu melihat, kerjasama antar dinas tidak kompak. "Wabah corona kini sudah dinyatakan pandemi, ini maslah kesalamatan warga. Jangan lamban, dan cepat diambil langkah." ujar Johan, yang kini duduk dikomisi II DPRD Lampung.
Para Tenaga Kerja Luar Negeri
Pemerintah harus mulai mendata pemudik yang datang dari luar kota dan TKI dari luar negeri. Langkah itu untuk menghindari ledakan jumlah korban wabah virus Covid-19, yang kini mulai masuk ke Lampung.
Demikian pegiat Lampung Government Wacth (LGW), Yandri Nazir, kepada RMOLLampung, Sabtu malam (28/3).
"Harus ada tindakan tegas, mereka diwajibkan isolasi mandiri selama 14 hari," kata mantan anggota fraksi Demokrat DPRD provinsi Lampung 2019 itu.
Kemudian dilakukan pemantauan perkembangan kesehatan mereka secara berkala melalui tenaga kesehatan puskesmas setempat selama masa isolasi. “Pemerintah daerah harus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kesehatan mereka secara berkala melalui tenaga medis yang ada di puskesmas bersama lurah atau kepala desa,” dia menegaskan.
Jika ada yang dinyatakan positif, harus Trace siapa saja yang pernah berinteraksi dengan pasien.
Sekarang banyak pemudik yang datang, pemerintah punya datanya gak? Langkah-langkah apa yang dilakukan pemda? Kita kan gak tau satu atau beberapa orang yang datang ada yang positif, apalagi sekarang ada yang positif tanpa menunjukkan gejala,” kata dia.
Pemda Lampung, perlu belajar dari drjumlah Pemda (Sumatra Barat, Jogjakarta dan Jawa Tengah) dalam antisipasi penyebaran virus tersebut.
Di Jawa Tengah, dia memberi contoh, sudah menerapkan karantina wilayah jika dalam satu desa ada yang positif corona, menurut Yandri hal itu juga bisa diterapkan di Lampung.
Tak masalah merahasiakan identitas pasien, asalkan desa atau kelurahan tempat tinggalnya harus dikarantina.
“Kebijakan untuk lockdown daerah diputuskan oleh pusat, tapi ada yang membolehkan karantina wilayah, kalau memang di wilayah itu terindikasi ada yang positif covid maka wilayah itu perlu di karantina, tidak perlu Lampung dikarantina semua, cukup wilayah itu saja. Pemda wajib memberikan subsidi kebutuhan pokok bagi wilayah itu,” jelasnya.
Menurutnya, pemda harus tegas menghadapi pandemi ini, jika terlalu longgar dikhawatirkan akan terjadi ledakan covid-19 di Lampung.
“Pemda harus punya manajemen krisis sedetail mungkin sampai ke tingkat rumah tangga, RT dan lingkungan. Semua pihak harus berkoordinasi memastikan pemudik isolasi mandiri selama 14 hari, kalau tidak, ini tidak akan selesai hanya dengan penyebaran disinfektan di jalan,” ujarnya.(*)