INILAMPUNG.COM, Bandarlampung - Konstelasai jelang Pilkada serantak di 9 Desember nanti, tampaknya makin menarik untuk diikuti. Seperti halnya pilkada kota Metro.
Pasca munculnya rekomendasi ganda Partai Nasdem di pilwakot Metro, ternyata terungkap persoalan baru bahwa pembahasan usulan rekomendasi pilkada di 8 kabupaten/kota ke DPP tidak melibatkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Partai Nasdem Lampung.
Ketua Bappilu DPW Partai Nasdem, Edwin Hanibal mengaku, tak pernah dilibatkan oleh DPW dalam proses pilkada, khusus untuk usulan rekomendasi ke DPP.
“Saya nggak diikutkan tapi beberapa DPD minta saya hadir di Kabupaten, seperti di Lamteng dan Way Kanan,” ujarnya, Jumat 10 Juli 2020.
Menurut Edwin, DPW melakukan rapat sendiri dan Fauzan Sibron selaku Sekretaris DPW Partai Nasdem menunjuk orang lain sebagai Tim Pilkada.
“Padahal saya ketua Bappilu. Mungkin karena saya nggak bisa diperintah-perintah dan nggak mau main-main dalam proses Pilkada khusus untuk usulan rekom, makanya mereka menunjuk orang lain menjadi Tim Pilkada,” terang mantan ketua KPU Lampung itu.
Dia juga membantah jika dirinya dituduh tidak aktif lagi dalam kepengurusan DPW. Meskipun, dirinya mengaku sempat “off” karena handphone dibajak orang tak dikenal.
“Kalo dibilangin nggak aktif saya nggak pernah diundang, ada grup WA Pengurus DPW (Restorasi) saya dulu ikut tapi karena hp saya pernah dibajak orang saya sempat Off kemudian mau masuk lagi nggak dibolehin ama Tobas (Taufik Basari, red) dan Fauzan. adminnya Romi R Marpaung. infonya kalo ada kegiatan melalui grup restorasi itu,” bebernya.
Namun, Edwin pun mengaku legowo apabila ke depan dicoret dalam kepengurusan DPW Partai Nasdem Lampung.
“Nggak masalah (nggak masuk pengurusan) karena dari Pertengahan 2018 saya sudah minta mundur. Sebenarnya dari Kk. Mustapa kena KPK saya sudah minta mundur ke Kk. Mustafa dan Pengurus DPW dan DPP, tapi nggak dibolehin alasanya karena mau Munas dan lain-lain. kalau urusan Perombakan Struktur Kepengurudan tanya ke Bang Yuria Putra Tubarad karena dia Wakil Ketua OKK (Organisasi, Kaderisasi dan Kepengurusan) dia yang paham,” sambungnya.
Fauzan Sibron Membantah Tim Pilkada
Kemudian, Sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung, Fauzan Sibron menegaskan, tidak ada istilah tim pilkada di Partai Nasdem. Menurutnya, berdasarkan PO 06, penjaringan dilakukan oleh DPD dan DPW melalui Bappilu.
“Kemudian hasil penjaringan diusulkan DPD maksimal 3 bacalon kepada DPW. Dan DPW melalukan talent scouting dan verifikasi,” ujarnya.
Setelah itu, lanjut dia, DPW melakukan pleno dan jika diperlukan DPW berhak menambah 2 nama untuk diusulkan ke DPP.
“Bappilu DPP akan melakukan pleno penetapan, berdasarkan kajian survey dan dinamika politik yang ada, hasil pleno, akan diusulkan kepada ketua umum untuk ditetapkan, selanjutnya Bapilu DPP akan mengeluarkan rekomedasi untuk bacalon tersebut,” jelasnya.
Terkait Wakil Ketua Bappilu, Wakil Ketua DPRD Lampung ini menegaskan jika yang bersangkutan memang tidak pernah aktif sejak Pilgub 2018 lalu.
“Untuk wakil ketua bapilu, sejak pilgub beliau tidak aktif dan tidak pernah hadir rapat-rapat di DPW,” tambahnya.
Sebelumnya, muncul rencana perombakan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Lampung dan sejumlah pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) kabupaten/kota.
Beberapa pengurus partai besutan Surya Paloh itu dikabarkan akan diganti, termasuk Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW Nasdem Lampung Edwin Hanibal.
”Saat ini kami sedang terfokus untuk menyusun restrukturisasi pengurusan DPD hingga DPW, termasuk dalam pleno DPW kami telah mengusulkan pergantian kakak Edwin Hanibal selaku Bapilu DPW,” ujar Sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung, Fauzan Sibron, Senin (6/7).
Menurut Fauzan, Edwin Hanibal diusulkan diganti karena sudah lama tidak terlibat kegiatan partai.
”Beliau (Edwin Hanibal) sudah lama tidak terlibat kegiatan partai, dan saat ini menunggu SK terbaru kepengurusan DPW,” terangnya.
Selain Edwin Hanibal, lanjutnya, terdapat beberapa pengurus yang tidak aktif dan mengundurkan diri juga akan diganti.
”Nanti akan disampaikan setelah SK ada,” jelasnya.(ed/inilampung)