INILAMPUNG.COM, Bandarlampung - Aparatur di kelurahan Kota Bandar Lampung semakin lama semakin bertindak berlebihan dengan gencarnya Partai Golkar memberikan bantuan Covid-19 dan mengenalkan kadernya Rycko Menoza SZP.
Kegiatan sosialisasi dan bantuan peduli Covid-19 yang dilakukan Partai Golkar bersama Rycko Menoza SZP itu kembali mendapat hadangan aparatur di kelurahan kota ini.
Kali ini Tim Golkar Bandarlampung yang melakukan sosialisasi dan pembagian paket dampak Covid-19, dihadang di Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras, Jumat (7/8/2020).
Bahkan ada pamong usai Gotongroyong mendatangi tim sosialisi sambil memegang arit di tangannya. Tapi Tim Golkar tidak terpancing dan menghadapi dengan argumen jelas.
Pembagian bingkisan peduli Covid-19 Partai Golkar dipimpin oleh Bendahara Partai Golkar Bandarlampung Sabnu Alie, bersama Ketua AMPG Miftahul Huda dan sejumlah pengurus Golkar Bandarlampung dihadang Lurah Garuntang Syaefullah, dan para ketua LK, RT dan Linmas.
Bahkan, Lurah Garuntang Syaefullah dengan angkuhnya mengatakan, bahwa warga Garuntang tidak perlu bantuan sosial, selain bantuan dari Pemkot Bandarlampung.
“Masyarakat kami tidak perlu dibantu. Sudah cukup, sudah ada bantuan dari pemerintah kota. Kami sudah cukup dibantu pemerintah,” kata Syaefullah.
Ketua AMPG Golkar Bandarlampung Miftahul Huda yang turut dalam kegiatan sosial tersebut menyayangkan pernyataan yang disampaikan lurah setempat.
Menurut dia, banyak warga setempat yang berharap bantuan tersebut. Namun oknum lurah dan jajarannya malah menginterfensi warga setempat.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, pada insiden pelarangan tersebut, ada oknum aparatur yang mengenakan masker berlambang salah satu bakal calon kepala daerah (bacalonkada) di kota setempat.
Miftahul Huda curiga, jangan-jangan ada keberpihakan oknum aparatur di wilayah setempat terhadap salah satu bacalonkada.
“Para linmas dan aparatur pemerintah, baik RT, mengenakan masker berlambangkan Eva Dwiana, seperti yang tersebar di video whatsapp. Itu asli, bukan editan,” beber Miftahul Huda.
Aksi Camat dan Lurah serta aparatur di bawah seperti sudah ada perintah dari atasan. Sehingga camat dan lurah serta aparatur kelurahan menghadang siapa saja yang melakukan sosialisasi.(LN/inilampung)