INILAMPUNGCOM - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hertarto menggelar rapat bersama seluruh pimpinan DPD Partai Golkar seluruh Indonesia yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 secara virtual, Senin malam (14/9)
Hadir mendampingi Airlangga dihadapan pengurus daerah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus dan Dolly Tanjung.
Airlangga pun banyak menerangkan kesiapan Calon Kepala Daerah (Cakada) yang diusung Golkar dalam menghadapi Pilkada, 9 Desember 2020.
Diakui, pemerintah bersama penyelenggara pemilu sudah menetapkan pilkada serentak di 270 daerah pada 9 Desember mendatang.
"Tahapan krusial dari pilkada tentunya adalah tahap kampanye, pola kampanye dengan pengerahan massa yang besar sudah tidak relevan lagi (di masa pandemi Covid-19)," katanya.
Menko Perekonomian itu pun meminta kepada kader-kader partai di daerah yang menggelar pilkada untuk berinovasi dalam strategi kampanye untuk menarik suara masyarakat.
"Micro campaign dan door to door campaign serta pemanfaatan media dan IT harus menjadi pertimbangan utama," jelasnya.
Airlangga mengingatkan kembali kepada peserta rapat, bahwa Partai Golkar menargetkan 60 persen kemenangan dalam gelaran pilkada nanti.
"Tolok ukur keberhasilan suatu partai politik adalah kemenangan. Arti kemenangan bagi Partai Golkar sangat penting dan strategis," tegasnya
Di Lampung
Rapat virtual di Kantor DPD Golkar Lampung dipimpin Ismet Roni, dan dihadiri 8 ketua Golkar kabupaten yang akan menyelengaran Pilkada.
Tampak hadir, pimpina Golkar Yuzak ( Pesawaran), Azwar Hadi ( Lampung Timur), Nyoman Suryana ( Lampung Tengah), Bambang ( Way Kanan), Pesisir Barat, Ali Wardhana ( Bandar Lampung). Beberapa DPD II seperti Toni Eka Chandra (Lampung Selatan), mengikuti rapat virtual dari kantor Golkar masing-masing.
Pemilihan Ekonomi
Diacara itu, Airlangga Hartarto sempat menyinggunh soal pemulihan ekonomi nasional, yang kini terus mematangkan dan mengevaluasi kebijakan new normal terkait pandemi Covid-19.
"Pada dasarnya kebijakan new normal utamanya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 dan memutus mata rantai PHK," ujar Airlangga.
Airlangga menyebutkan, new normal dalam konteks Indonesia tidak hanya untuk aspek sosial dan ekonomi, tapi juga politik. (IL2/inilampung*)