INILAMPUNG.COM, Jakarta - Pemilik Djarum Robert Budi Hartono alias Oei Hwie Tjhong mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, yang berisi tentang penolakannya terhadap pemberlakuan PSBB DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan mulai Senin (14/9/2020).
Hal itu dari surat yang diunggah oleh pengusaha kondang Peter F Gontha akunnya di Instagram pada Sabtu (12/9).
“Surat Budi Hartono Orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI SEPTEMBER, 2020,” tulis Peter melalui akun petergontha di Instagram.
Dalam unggahannya, Peter juga menyertakan sejumlah foto surat dari Budi Hartono. Surat bertanggal 11 September 2020 itu berisi pandangan pemilik Bank Central Asia (BCA) tersebut tentang rencana Anies kembali menerapkan PSBB ketat.
“Menurut kami, keputusan untuk memberlakukan PSBB kembali itu tidak tepat,” tulis Budi.
Lebih lanjut pengusaha kelahiran 28 April 1940 itu juga memaparkan argumennya. Budi menganggap PSBB di DKI terbukti tak efektif dalam menurunkan pertumbuhan angka infeksi.
“Meskipun Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi masih naik,” sambungnya.
Budi juga menyebut rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai kapasitas maksimal dengan atau tanpa PSBB. Penyebabnya ialah tidak maksimalnya pemerintah pusat ataupun pemda dalam menyiapkan isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.
Oleh karena itu Budi menyodorkan sejumlah usul, yakni:
Satu, Budi mengusulkan penegakan sanksi terhadap masyarakat yang tidak berdisiplin menerapkan protokol kesehatan di era new normal.
Dua, Budi meminta pemerintah pusat dan pemda bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi.
Tiga, pemerintah harus melaksanakan tes, isolasi, tracing (pelacakan) dan treatment (pengobatan).
Empat, perekonomian harus tetap terjaga. Harapannya ialah aktivitas masyarakat sebagai motor perekonomian terus menjaga kesinambungan kehidupan hingga pandemi berakhir.
Budi menambahkan, melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat yang menghendaki kehidupan new normal.
“Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19,” paparnya.(net/inilampung)