-->
Cari Berita

adsense google

Breaking News

Sekertaris Golkar Ismet Roni, Penerima Vaksin Covid 19 Pertama di Lampung

INILAMPUNG
Kamis, 14 Januari 2021


INILAMPUNGCOM -- Vaksinasi Covid-19 telah dimulai dengan disuntikkan pada Presiden Joko Widodo bersama petinggi negara, perwakilan berbagai organisasi profesi dan pejabat sipil.

Hari ini, Kamis (13/1/2021) vaksinasi juga  dimulai disuntikan Lampung. 

Sejumlah tokoh publik tercatat sebagai penerima vaksin tahap pertama. Diantaranya, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Calim, Danrem 043 Gatam Brigjen TNI Toto Jumariono, dan beberapa petingi dari kepolisian.

Dari kalangan DPRD, ada ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, ketua Komisi IV H. Ismet Roni, dan ketua Komisi V Yanuar Irawan sebagai penerima vaksin tersebut.

Gubernur Arinal Djunaidi dkarena alasan usia lanjut tak ada dalam list, nama penerima vaksin Covid 19 merk Chinovak yang didatangkan dari China tersebut. Meski demikian,  Arinal Djunaidi hadir dalam penyutikan di lantai I, Rumah Sakit Abdoel Moeloek itu.


Menurut Ismet Roni yang juga sekertaris DPD Golkar Lampung itu, vaksin Covid 19 yang didatangkan dari China tersebut dinyakininya bakal punya manfaat buat rakyat Indonesia.

Apalagi, uji klinis dan label halal MUI pun sudah dilalui.

"Saya yakin, pemerintah tak mungkin mau membunuh rakyatnya. Kita percaya aja itu makanya saya ikut divaksin hari ini," kata Ismet Roni usai disuntik vaksin, Kamis (13/1/2021).

Dalam keteranganya, Ismet Roni ingin memberi contoh kepada warga, bahwa metode vaksin tidak perlu diragunakan.

Warga jangan termakan isu miring terkiat hal negatif yang mungkin terjadi. Sebaliknya, kepada masyarakat dia berharap agar mempercayakan kepada pemerintah. Vasin Covid 19 semata mata antisipasi agar wabah virus Corona segera berakhir ditanah air.


Pro dan Kontra
Program vaksinasi Covid-19 terus menjadi sorotan, baik yang setuju dan menolak. Selasa (12/1/2021) Anggota Komisi IX DPR RI dari PDIP, Ribka Tjiptaning menyatakan menolak untuk divaksin. Bahkan dia mengatakan lebih memilih membaytar denda.

Saat rapat dengar pendapat di DPR, di hadapan Menkes Budi Gunadi dan Kepala BPOM politisi PDIP yang juga dokter itu mengatakan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Boleh jadi pernyataan Ribka karena dia mengendus ada indikasi program vaksinasi Covid-19 bermuara pada bisnis bukan murni perlindungan rakyat. 


Menteri Keuangan Sri Mulyani 5 Januari 2021 lalu, mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp 74 triliun khusus untuk program vaksinasi Covid-19. Anggaran fantastis itu untuk 70 persen penduduk (182 juta orang) dengan dua kali dosis. (baIM/inilampung)

LIPSUS