-->
Cari Berita

adsense google

Breaking News

Komisi V DPRD Minta Laporan Penggunaan Dana Rp30 Miliar di KONI

INILAMPUNG
Selasa, 27 April 2021

 

Kadispora Hannibal, saat rapat dengar pendapat di komisi V DPRD Lampung, Senin (26/4/2021)

INILAMPUNGCOM -- Persoalan dana Rp30 miliar yang kini telah dikeluarkan Dinas Pemuda dan Olahlaga Provinsi Lampung  untuk KONI terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPRD Lampung, Senin 26 April 2021.


“Dana sudah diambil tapi pihak KONI belum bisa menyampaikan laporan penggunaanya. Ini kan aneh,”  kata Syarif  Hidayat dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPRD Lampung dengan pengurus KONI Lampung, Senin.


Sebelumnya,  didepan 17 anggota Komisi V DPRD, Kadispora Provinsi Lampung Hannibal yang memaparkan bujet anggaran olahraga yang kini telah disalurkan melalui dana hibah Pemda untuk KONI. 


Namun, ketika dimintai rincian pengeluaranya, Hannibal menyatakan yang mengetahui adalah pihak KONI. "Soal laporan keuangannya mungkin KONI yang berkompeten menjelaskanya," kata Hannibal yang juga pengurus KONI Lampung itu.


Pada rapat itu, Hannibal menyampaikan, jumlah pagu anggaran didinasnya ada sebesar Rp114,788.859, dan terealisasi sebesar Rp33,213.315.539 atau 26 persen. Dana itu telah digunakan untuk berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan administrasi Rp32,050.028.913, pemeliharaan barang milik daerah Rp48, 8 juta, penyelenggaraan kejuaraan olahraga Rp103, 660.000.


Khusus buat KONI, pihak Dispora telah menyalurkan dana sebesar Rp30 miliar ke KONI Lampung, dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp61.850.000  pada triwulan I –(Diambil dari laporan realisasi keuangan dan capaian kinerja perangkat daerah yang dibuat Dispora Lampung Januari sampai dengan Maret 2021).


Hanibal menyebut, anggaran KONI sudah 48,50 persen tersalurkan. “Total anggaran KONI dari pagu anggaran yang ada, Rp30 miliar sudah masuk di KONI,” kata Hanibal yang hadir bersama sejumlah timnya.


Besarnya dana yang telah dikeluarkan Dispora Lampung, membuat para anggota DPRD terkejut. Komisi V lalu minta, agar Hanibal membuat laporan rinci, untuk apa saja dana tersebut digunakan, menginggat pesta olah PON XX, Oktober 2021 sudah mendakat.


Anggota DPRD Budi Condro, bahkan menyatakan kritik keras. “Dana olahraga jangan sampai ditilep ASN, dan penggunaanya harus dikontrol. Pemerintah sangat menginginkan diajang PON Lampung bisa berkontribusi mendali emas,” kata Condro, dari Fraksi PDIP itu.


Rapat ditutup, dan meminta Dispora akan dihadirkan lagi pada sidang berikutnya, setelah merasa memiliki data soal dana KONI dimaksud.


Berikutnya, usai rapat dengan Dispora, Tim Komisi V DPRD memanggil pengurus KONI Lampung. Hadir dari KONI, Sekertaris Umum Subeno, wakil sekertaris Asrian Hendicaya, dan sejumlah pengurus lainya. Subeno menyampaikan permohonan maaf, atas ketidakhadiran ketua KONI Yusuf Barusman karena adanya kegiatan lain, pada siang itu tidak bisa ditinggalkan.


Pada rapat yang dipimpin Reza Gerinca itu, DPRD meminta laporan persiapan Lampung dalam menghadapi PON XX di Papua. Namun, persoalan penggunaan dana Rp30 miliar muncul lagi, dan menjadi perdebatan. Pihak DPRD, minta Subeno menyampaikan rincian dana, sementara pihak KONI merasa belum siap karena harus mengambil data lengkapnya di kantor.


Subeno dalam dapat itu justru banyak menyampaikan kegiatan latihan para atlet yang akan dikirim PON XX. Dia tidak menjelaskan target capaian dan kendala yang kini dihadapi dalam rangka menghadapi PON, sehingga DPRD bisa membantu mencarikan jalan keluar.


Penggunaan anggaran PON, difokuskan kepada cabang olahraga (atlit) yang akan ikut dalam PON. Terdapat 26 cabang olahraga dari 37 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PON mendatang. Karena bertele-tele, pimpinan rapat akhirnya memutuskan rapat ditunda, sampai dengan menghadirkan kembali setelah KONI dengan data yang akurat.


Menurut ketua komisi V DPRD, Yanuar Irawan, DPRD tidak bermaksud mencari-cari kesalahan. Sebagai fungsi pengawasan, DPRD ingin mengetahui seberapa persiapan besar kegiatan menjalan agenda PON XX.


 “Persoalan dana atlet cukup krusial, oleh karena itu jika dirasakan kurang, kami (DPRD) akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk dievalusi. Jika perlu dilakukan penambahan supaya, diajak PON Lampung mampu mencapai target 10 besar.” kata Yanuar. (*)




LIPSUS