INILAMPUNG.COM, Tanggamus - Kacau dan banyaknya dugaan melanggar juklak dan juknis di Pedum BPNT, sejumlah anggota DPRD Tanggamus mulai menggagas pentingnya dibuat panitia khusus.
Pansus ini, diharapkan dapat menjadi kontrol dan menjalankan fungsi pengawasan wakil rakyat.
"Agar hak-hak warga (KPM) tidak jadi sapi perah pihak-pihak tak bertanggung jawab," demikian diungkap Johny Wahyudi.
Fraksi NasDem di DPRD Tanggamus, jelas dia, siap mengawali konsolidasi lintas fraksi agar Pansus Bansos Sembako ini berjalan ideal. "Jujur saja, kami miris dan ikut sedih, di zaman susah seperti ini, masih ada pihak-pihak tertentu yang mengeruk keuntungan dari warga miskin," ujar dia.
Pemkab Tanggamus, lanjut dia, melalui dinas instansi terkait. "Termasuk Dinas Sosial tak boleh menutup mata dari kekacauan ini."
Masyarakat juga, jelas dia, terutama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tak boleh takut-takut bakal dicoret jika berani bersuara. Rp.200 ribu sebulan itu bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. "Mekanismenya, bantuan pangan nontunai, bisa dicek saja sewajarnya belanja sembako habis 200 ribu, jangan main-main lah dengan uang rakyat ini," tegas Johny.(end/inilampung)