 |
| Rapat koordinasi program Kartu Petani Berjama Pemprov Lampung dengan Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. |
INILAMPUNG, Bandarlampung -- Sekretaris Komisi 2 DPRD Lampung, Lesty Putri Utami menyoroti program Kartu Petani Berjaya Pemerintah Provinsi Lampung.
Menurut dia, program tersebut membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pihak terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan produsen atau distributor pupuk.
“Percepatan program Kartu Petani Berjaya, harus melibatkan semua elemen terkait secara maksimal. Karena, pemerintah daerah lebih pada gagasan atau program. Sementara operasionalnya ada di OJK dan perbankan," jelas Lesty usai Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kartu Petani Berjaya Pemprov Lampung dengan Komisi 2 DPRD Lampung di Bandarlampung, Senin (6-6-2022).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, program tersebut mendapat respon yang baik dari masyarakat.
“Berarti itu menunjukan masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Hanya saja kendala di lapangan harus dievaluasi agar program ini bisa berjalan lebih baik,” saran Lesty
Dia menilai, sejumlah program pemprov, seperti Kartu Petani Berjaya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya harus dievaluasi agar program tepat sasaran dan tepat guna.
Dalam acara yang dihadiri sejumlah pejabat Provinsi Lampung itu, Lesty juga menyoroti soal alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat ke Lampung yang masih terbatas.
"Kuota pupuk pupuk subsidi di Lampung masih terbatas. Baru mendapatkan 30 persen dari jumlah yang dialokasi perintah pusat. Harga pupuk juga masih mahal," jelas Lesty
Kondisi tersebut perlu dicarikan solusi agar tidak memberatkan dan menyulitkan petani. Selain itu, pendistibusiannya juga perlu diawasi guna mencegah penyimpangan.
Dia juga menyarankan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura agar mengedukasi pengunaan pupuk organik kepada para petani.
"Kami, anggota Komisi 2 (DPRD Lampung) siap membantu menyosialisasikan program tersebut sampai ke petani," katanya. (mfn/rls)