Cari Berita

Breaking News

Sudah di Anggarkan, Ketua DPRD Lamtim Dukung Pilkades Tetap Dilaksanakan Tahun 2023

Jumat, 27 Januari 2023


INILAMPUNG.COM, Lampung Timur–Perwakilan Forum Kepala Desa (Kades) mendatangi Kantor DPRD Lampung Timur, jumat (27/1/2023).


Kedatangan Forum Kades tersebut disambut Ketua DPRD Ali Johan Arif, Wakil Ketua Ahmad Basuki dan Anggota Komisi 1 DPRD setempat.


Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi 1 Mursalin, Anggota Teguh Suyatman, Awal Riadi, Miswanto dan Masrul Hafi.


Ketua Forum Kades Gunawijaya menjelaskan Kedatangan perwakilan Forum Kades untuk meminta kepastian dan kejelasan terkait anggaran Pilkades.


"112 Kades akan melaksanakan Pilkades pada tahun 2023, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah, jadi kami mendesak Pilkades tetap dan harus dilaksanakan tahun 2023 sesuai dengan Edaran Mentri Dalam Negeri," kata Gunawijaya didampingi Kades Pasar Sukadana Delly Solthoni Sanjaya.


Senada disampaikan Ketua Forum Kades Kecamatan Gunung Pelindung Waham menjelaskam bahwa sesuai komitmen Pemda dan DPRD telah menganggarkan untuk pelaksanaan Pilkades meskipun nilainya jauh dari kata cukup sehingga perlu dilakukan pembahasan kembali.


"Kami mohon Anggaran Pilkades untuk dilakukan pembahasan kembali dan dilakukan Penambahan sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berjalan dengan sukses dan lancar," kata Wahab.


Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Ali Johan Arif mengatakan bahwa secara garis besar kami mendukung Pilkades tetap dilaksanakan tahun 2023 karena 112 Kades tersebut habis masa jabatan pada Desember 2023.


"Dari awal pembahasan bahwa salah satu kebutuhan anggaran itu adalah pelaksanaan Pilkades dan ini tentunya harus dilaksanakan, maksimal tiga bulan sebelum habis masa jabatan," kata Johan.


Johan Melanjutkan, DPRD juga meminta Pemda untuk tetap melaksanakan pilkades dengan dasar surat dari Menteri Dalam Negeri yang bersifat sangat segera.


"Semoga pelaksanaan pilkades nantinya dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses sesuai dengan harapan kita semua," harap Johan. 

Sementara itu Koordinator Komisi 1, Ahmad Basuki mengatakan pihaknya bersama komisi 1 akan mendatangi Kementrian dalam Negeri untuk membahas terkait juklak dsn juknisnya. "Segera kami akan ke kantor Kementriam Dalam Negeri untuk membahas tentang petunjuk Pelaksaan dan Petunjuk teknis Pilkades sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Abas. (AF)

LIPSUS