 |
| Hasyim Asyari (ist) |
INILAMPUNGCOM -- Ketua KPU Hasyim Ashari enggan menanggappi isu atau wacana penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU kini masih jalan terus karena anggaranya telah disiapkan.
Pemerintah telah menyetujui anggaran pemilu sebesar Rp76,6 triliun.
"Kami memastikan bahwa pemilu jalan terus sesuai dengan waktu dan jadwal yang ditentukan, anggaran juga sudah disiapkan oleh pemerintah," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).
Rancangan Dapil untuk Pemilu 2024 -- yang dikaitkan dengan wacana penundaan Pemilu 2024 -- memang sedang bergulir sepekan ini. Polemik tersebut pun ramai mengisi ruang diskusi publik dimedia social, pengamat politik dan politisi senayan, karena banyak faktor, termasuk anggaran dan situasi politik nasional yang belum menentu.
Namun demikian, Hasyim Asyari tidak mau menanggapinya. Sebab, tugas KPU adalah menjalankan UU agar Pemilu terlaksana sesuai jadwal.
"Jangan tanya saya, kalau KPU kan memastikan pemilu jalan. Terus kalau ada orang ngomongin Pemilu ditunda, tanya orang itu," katanya.
Hasyim menjelaskan, anggaran Pemilu 2024 yang disetujui pemerintah sebesar Rp76,6 triliun. Pada tahun ini KPU mendapat anggaran sebesar Rp15.987.872.001. "Sudah, 2023 di daftar isian anggaran itu sudah diberikan kepada KPU," ucapnya lagi.
Wacana Pemilu 2024 Ditunda
Sebelumnya, dalam sebuah tayangan televisi MNC, Kamis (2/2/2023) lalu, Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyatakan ada kemungkinan wacana penundaan Pemilu 2024 benar-benar terjadi.
"Saya melihat bisa fifty-fifty (penundaan Pemilu 2024 terjadi)," kata Mardiono dalam wawancara khusus bersama MNC Portal Indonesia, Kamis (2/2/2023).
Menurut Mardiono, ketika itu, jika pemulihan bangsa Indonesia pasca Covid-19 bisa dilakukan lebih cepat, ditambah tahapan Pemilu yang sudah diatur oleh penyelenggara Pemilu bisa berjalan dengan baik dan aman, dirinya memperkirakan Pemilu 2024 akan terlaksana sebagaimana semestinya.
Namun sebaliknya, jika dalam tahapan Pemilu ini nantinya proses pemulihan pasca Covid-19 belum terjadi, ditambah ancaman Indonesia atas resesi dunia kian nyata, maka hal ini harus benar-benar diwaspadai.
"Jangan sampai ancaman krisis resesi ini meningkat, kemudian kita masuk pada tahun politik ini, ini kemudian menganggu. Kita akan lebih cepat lagi masuk kepada jurang, kita akan terlibat krisis dunia ini, ini juga tidak boleh terjadi untuk perjalanan bangsa ini," ujarnya . (dbs/SN-inilampung)