 |
| Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Golkar, Ali Imron melakukan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Rabasalama Dua Kecamatan Labuhanratu Lampung Timur. |
INILAMPUNG, Labuhanratu -- Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Golkar, Ali Imron mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal itu disampaikan Imron saat Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Desa Rajabasalama Dua Kecamatan Labuhanratu Lampung Timur pada Ahad, 14 Mei 2023. Sosialisasi diikuti ibu-ibu, anggota organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat setempat.
Selanjutnya, Imron mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi situasi seperti saat ini atau menjelang pesta demokrasi pada 2024. Persaingan partai politik peserta pemilu atau perbedaan pilihan jangan sampai menimbulkan perpecahan di masyarakat.
 |
| Serma Iswanto, Angota TNI AD Koramil Labuhanratu Lampung Timur. |
"Masyarakat harus bijak dalam menyikapi perbedaan. Pilihan boleh beda, tetapi kerukunan dan persatuan harus nomor satu. Jangan terpecah hanya gara-gara berbeda pilihan," kata Imron.
Pesta demokrasi atau pemilu digelar untuk memilih anggota legislatif maupun eksekutif. Menurut fungsionaris Patai Golkar Provinsi Lampung, itu hal itu seharusnya disikapi dengan bijak. Apalagi pemilu bukan hal baru. Tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan berdemokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun.
"Tak perlu tegang. Kan setiap lima tahun kita mengadakan pemilu. Rutinitas yang seharusnya dilaksanakan dengan gembira. Namanya juga pesta demokrasi," katanya.
Ajakan yang sama disampaikan narasumber kegiatan tersebut, Serma Iswanto dengan menceritakan pengalamannya bertugas di Maluku saat terjadi konflik. Menurut dia, tak ada yang diuntungkan dari konflik. "Konflik hanya akan membuat yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu," katanya.
Karena itu, Iswanto mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan dengan saling menghagai perbedaan. Ketika ada perselisihan, jangan buru-buru dibawa ke ranah hukum yang justru bisa membuat persoalannya makin rumit. Tetapi, dia menyarankan untuk memanfaatkan sarana rembuk desa dan menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah. (red)