INILAMPUNG, Lampung Timur - Rutan Kelas IIB Sukadana menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada Sabtu (27/01/2024).
Sidang yang berlangsung di Aula Rutan tersebut menjadi wadah bagi anggota TPP dan narapidana untuk membahas integrasi WBP ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.
Kepala Rutan Sukadana, Abdul Aziz, memimpin sidang TPP dengan penuh tanggung jawab serta menekankan pentingnya evaluasi karakter dan perilaku WBP dalam proses integrasi.
"Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam sidang ini adalah karakter dan perilaku warga binaan. Hasil dari sidang ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi," ujar Abdul Aziz didampingi Kepala KPR Abi Aufa Al Qohhar dan Kasubsi Pelayanan Tahanan Romzi dan staf.
Sebanyak 57 WBP diusulkan dalam sidang TPP ini, dengan kategori Pembebasan Bersyarat usulan Tamping (Tahanan Pendamping).
Abdul Aziz mendorong para WBP untuk terus mengikuti kegiatan pembinaan sebagai bagian dari persyaratan hak integrasi.
"Hak bersyarat ini merupakan reward yang diberikan negara kepada warga binaan atas keberhasilan kalian mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan," imbuhnya.
Selain itu, Abdul Aziz juga menekankan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan sebagai syarat utama untuk mendapatkan hak integrasi.
"Kepada warga binaan untuk terus mengikatkan disiplin dan jangan melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku, sebab yang menjadi salah satu syarat diberikannya hak integrasi adalah berkelakuan baik," tambahnya.
Aziz mengatakan, Rutan Sukadana terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada WBP dengan memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Sidang TPP ini menjadi bukti nyata dari komitmen Rutan Sukadana dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial para narapidana untuk kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat," katanya.