 |
| Suasana Bukba Bersama, dihadiri Arnal Djunaidi, 15 Ketua dan Sekertaris DPD Golkar Se-Lampung |
INILAMPUNGCOM : Surat perintah tugas DPP Golkar mengenai dua nama calon Gubernur Lampung terus menggelinding seperti bola salju.
Siapa kader yang bakal di dukung -- Apakah Arinal Djunaidi atau Hanan Razak masih terus berproses. Namun, ada sebagian akder pun tak sedikit yang terbelah dua kelompok.
Ketua DPD ll Partai Golkar se-Lampung sudah mengkaim bahwa secara kelembagaan -- mereka masih solid dukung Arinal Djunaidi di Pilkada 2024.
Surat perintah (sprint) DPP Partai Golkar kepada Hanan Razak, sebagai kandidat Gubernur Lampung tidak menyurutkan langkah para pengurus Golkar di kabupaten -- tetap mendukung Arinal Djunaidi.
Soliditas ini diungkap oleh Ketua Forum DPD II Partai Golkar se-Lampung, Azwar Hadi didampingi Sekretaris Forum DPD II Yuhadi, Minggu (31/3/2024) saat buka bersama Partai Golkar Lampung.
"Seluruh DPD ll dari 15 Kabupaten/kota se-Lampung tetap mendukung Pak Arinal sebagai Gubernur Lampung 2024 dan keputusan itu sudah final, dan itu hasil dari Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Golkar," kata Azwar Hadi.
Setelah itu, lanjut dia, DPP memberi penugasan untuk nama-nama yang akan dimajukan di Pilkada Lampung 2024 ini.
"DPP memberi surat penugasan kepada kader-kader yang akan didorong maju di Pilkada 2024, tidak hanya calon Gubernur tapi calon kepala daerah di 15 Kabupaten/kota," ujarnya.
Dijelaskan Azwar Hadi, nama kandidat calon Gubernur Lampung sudah final sebelum Pemilu.
"Kalaupun muncul lagi nama, kami tidak tahu dari mana dan bagaimana prosesnya," kata Wakil Bupati Lampung Timur itu.
Ia mengaku sejauh ini pihaknya tengah melakukan evaluasi untuk persiapan Pilkada Lampung 2024.
"Kami telah bergerak apalagi nama yang telah diberi penugasan sudah harus melakukan sosialisasi di bawah," ucapnya.
Azwar Hadi menegaskan terkait penjaringan kepala daerah terdapat aturan organisasi Partai.
"Kita tidak mungkin keluar dari aturan organisasi, mengenai penjaringan atau rekomendasi," pungkasnya.
Sekretaris Forum DPD ll Yuhadi menambahkan, mekanisme pengambilan keputusan di Golkar itu ada Musyawarah Daerah (Musda), dan Rapimda. Hasilnya adalah bulat mendukung Arinal Djunaidi.
"Kalau kita mau membatalkan itu, harus ada mekanisme yang lebih tinggi dari itu, misalnya Rapimdasus," kata Yuhadi.
Ketua DPD II Bandar Lampung itu menegaskan bahwa sebagai kader, pihaknya harus mematuhi apa yang sudah diputuskan bersama oleh partai.
Sebelum ada Rapimdasus itu, pihaknya tetap tegak lurus pada kesepakatan Rapimda.
"Kami tidak bisa main cucuk cabut soal dukungan, ini semua ada aturannya," Yuhadi menegaskan (*)
s