 | |
|
INILAMPUNG.COM, Bandarlampung - Briefing perdana Gubernur Rahmat Mirzani Djausal didampingi Wagub Jihan Nurlela, Senin (3/3/2025) siang, di Lt 3 Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung di Telukbetung kepada jajaran kepala OPD dan pejabat administrator di lingkungan Pemprov Lampung, berlangsung penuh khidmat.
Diawali dengan menyampaikan visi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030 yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, visi tersebut dijabarkan dalam 3 misi. Yakni: 1. Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. 2. Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif. 3. Meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif, dan berintegritas.
Gubernur Mirza menjelaskan, visi pembangunan ini dilaksanakan melalui 18 program kerja, yang ditekankan pada 3 program prioritas dan 3 program hasil terbaik cepat (PHTC). Program prioritas terdiri dari: 1. Pemberian makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan santri. 2. Lampung menjadi lumbung pangan nasional. 3. Inisiasi lumbung energi terbarukan.
Sedangkan 3 program hasil terbaik cepat (PHTC) yaitu: 1. Mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan daerah serta mendorong pembangunan dari desa dan dari bawah dengan peningkatan kapasitas Bumdes. 2. Menyediakan pupuk organik melalui pembangunan unit produksi mikro pupuk organik yang dikelola oleh Bumdes. 3. Mewujudkan stabilitas harga pangan pokok dengan memprioritaskan produk lokal.
Terkait dengan program hasil terbaik cepat (PHTC) ini, Gubernur Mirza langsung memberikan tugas kepada beberapa OPD mengenai kegiatan yang harus segera dilaksanakan.
Kepada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) misalnya, Gubernur Mirza menekankan untuk penyediaan pupuk organik cair (POC) pada 500 lokus pertanian guna meningkatkan hasil pertanian 20-30%.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) diminta Gubernur Mirza mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan daerah dengan peningkatan kapasitas Bumdes. Sementara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) diminta menyediakan bed dryer gabah pada 24 lokus guna memaksimalkan serapan gabah lokal dan segera melakukan stabilisasi harga pasar untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan barang.
Dinas BMBK diperintahkan Gubernur Mirza segera melakukan perbaikan dan rekonstruksi jalan di 52 ruas jalan provinsi. Sedangkan Bappeda dan Biro Pemerintahan & Otda diminta segera melaksanakan penandatanganan MoU dengan Pemerintah DKI Jakarta tentang Lampung In.
Bappeda dan Dinas Kesehatan ditugaskan untuk menyiapkan pelaksanaan groundbreaking RS Pesisir Barat dan Tulang Bawang Barat (TBB), serta mendata kepesertaan BPJS khusus tukang ojek, petani, dan nelayan. Dinas PKPCK diperintahkan segera memperbaiki jalan desa.
Biro Kesra diminta secepatnya mematangkan pemberian uang saku haji dan mengagendakan Buka Puasa Bersama dalam rangka HUT Lampung. Dinas Tenaga Kerja melakukan pelatihan vokasi bagi 1.552 tenaga kerja.
Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Gubernur Mirza minta segera membuat pesantren kilat. Bapenda segera merealisasikan pelayanan samsat drivethru, optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi serta pemanfaatan aset daerah.
Inspektorat diminta Gubernur Mirza segera memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, dan birokrasi berintegritas sesuai dengan peraturan dan perundangan.
Pada bagian lain pengarahannya, Gubernur Mirza menyatakan, ditengah situasi fiskal yang terbatas serta fokus pada efisiensi anggaran, maka seluruh kepala OPD diminta untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.
“Saya tegaskan bahwa dalam mengelola pemerintahan, seluruh kepala perangkat daerah harus menguasai dan taat kepada aturan perundang-undangan. Kenali dan terapkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu adanya kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, mengedepankan kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabel, efisien, efektif, dan berkeadilan,” ucap Gubernur Mirza seraya menegaskan bahwa dirinya dan Wagub Jihan telah memiliki mekanisme pembagian tugas untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Diungkapkan juga bahwa dirinya bersama Wagub akan melakukan mekanisme reward and punishment yang objektif dan terukur atas kinerja kepala perangkat daerah
“Hal ini dilakukan agar bapak/ibu termotivasi untuk semakin meningkatkan kinerja guna menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Lampung. Dan saya telah siapkan suatu mekanisme pelaporan kinerja pembangunan yang dapat diakses secara real time,” tutur Gubernur Mirza.
Terkait dengan program prioritas dan program hasil terbaik cepat (PHTC), Gubernur Mirza menjelaskan akan membentuk tim implementasi program unggulan lintas sektor yang dipimpin oleh Sekdaprov.
“Tim ini harus segera bekerja untuk mengimplementasikan program prioritas dan PHTC serta penguatan program sampai lima tahun kedepan. Untuk itu, saya perintahkan koordinasi dan sinergi yang intensif antar perangkat daerah. Fokus pada pencapaian tujuan program dan tidak boleh ada ego sektoral. Tim implementasi saya berikan wewenang untuk memastikan agar tujuan program prioritas dan PHTC dapat tercapai secara maksimal,” tuturnya lanjut.
Mengenai beberapa permasalahan lain yang membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas, seperti kemiskinan, kualitas infrastruktur, investasi, pembangunan ekonomi desa, dan mitigasi bencana, menurut Mirza, akan menjadi fokus pembahasan kedepan. (fjr/inilampung)