INILAMPUNGCOM --- Rabu (28/5/2025) besok, Menko Bidang Pangan RI akan ke Lampung untuk mensosialisasikan keberadaan Koperasi Merah Putih dan dialog dengan para kepala desa se-provinsi ini.
Terkait itu, Senin (26/5/2025) kemarin pemprov menggelar rapat yang dipimpin Pj Sekda, M. Firsada, di Ruang Rapat Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung di Telukbetung.
Seperti diketahui, Provinsi Lampung termasuk daerah yang tinggi dalam persentase melahirkan Koperasi Merah Putih (KMP). Didanai Danantara per KMP Rp 3 miliar sebagai pinjaman, diharapkan akan berkembang perekonomian dari tingkat pedesaan.
Wakil Ketua Umum KADIN Lampung sekaligus peneliti dari Pusiban Institut, Asrian Hendi Caya, mengungkapkan berbagai tantangan bagi KMP. Apa saja tantangan dan bagaimana KMP dapat sukses?
Berikut wawancara khusus inilampung.com dengan mantan Komisaris Independen PT LJU ini, Senin (26/5/2025) malam:
Menurut pandangan Anda, mengapa KMP basisnya di desa?
Karena sumber daya di desa kan banyak. Mulai dari lahan sampai SDM dengan kegiatan utamanya pertanian. Hadirnya KMP harapannya lahan bisa menjadi lebih produktif, baik luasan maupun hasilnya.
Selain itu..?
Nilai tambah juga meningkat, karena ada prosesing di desa. Kesempatan kerja lebih banyak karena ada pengolahan dan kegiatan distribusi.
Jadi, hadirnya KMP sudah tepat, begitu?
Iya, lembaga ekonomi di desa yang tepat memang koperasi, karena bersifat kolektif, sehingga dimiliki dan dikelola untuk kepentingan bersama. Harapan saya, ke depan tidak ada konflik kepentingan antara warga sebagai produsen, terutama petani dengan lembaga ekonomi yaitu KMP. Buka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut sharing membesarkan koperasi guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Lakukan langkah-langkah agar masyarakat ikut merasa memiliki dan bangga dengan adanya KMP, sehingga mereka lebih mengutamakan bertransaksi melalui KMP.
Tantangan bagi perkembangan KMP sendiri apa menurut Anda?
Tantangannya adalah KMP harus diterima sebagai bagian integral kehidupan desa. Karena itu, pembentukannya harus melibatkan masyarakat. Masyarakat menjadi anggota dan investor, serta bisnisnya harus menjawab atau menjadi solusi ekonomi desa.
Menurut pengamatan Anda, apakah pembentukan KMP sudah melibatkan masyarakat yang nantinya menjadi anggota koperasi?
Kita semua tahulah, prosesnya kan dari atas ke bawah. Seharusnya, koperasi lahir atas inisiatif dan kebutuhan masyarakat atau anggota. Tapi, kondisi yang ada belum mengarah kesana. Dan menurut saya, wajar saja pemerintah mengambil inisiatif, tentu sepanjang dalam prosesnya tetap melibatkan masyarakat.
KMP kan dimodali Danantara, Rp 3 miliar per desa bagaimana menurut Anda?
Idealnya, sebagai lembaga ekonomi, seharusnya modal KMP berasal dari kekuatan anggota atau masyarakat. Tapi memang, untuk tahap awal pemerintah harus dapat memfasilitasi permodalan agar bisnis bisa berjalan.
Jadi Anda sepakat adanya pinjaman bagi KMP sebagai modal awal?
Pemerintah memang harus memfasilitasi permodalan, ya sepakat dengan langkah tersebut. Dan jangan dilupakan, lembaga bisnis harus dikelola secara profesional. Akan sulit mengharapkan dari masyarakat. Karenanya, pemerintah harus mem-bypass dengan memfasilitasi, bukan hanya permodalan tetapi juga tenaga profesional yang untuk sementara dibiayai pemerintah.
Menurut Anda, bisnis apa yang tepat untuk KMP?
Bisnisnya ya menyangkut kebutuhan ekonomi desa. Yang utama adalah modal, pasar, dan pengolahan. Regulasi sepertinya tidak mungkin berbarengan antara pelayanan, modal, dan usaha. Setidaknya KMP lebih mengutamakan usaha distribusi dan pengolahan.
Konkritnya seperti apa?
Melakukan perdagangan yang memasarkan produk utama desa dalam jumlah besar. Melakukan pengolahan hasil utama desa, baik menjadi barang setengah jadi (bahan baku, red) atau out put akhir.
Selain itu, apa yang harus dilakukan KMP?
Bila ingin lengkap, ada 2 hal. Pertama: bergerak di biang keuangan dalam rangka melawan ijon dan bank keliling. Caranya dengan tingkat bunga yang rendah atau sistem bagi hasil (syariah).
Kedua: Bergerak di bisnis perdagangan dan pengolahan. (kgm-1/inilampung)