PT Wahana Raharja (Perseroda) (ist/inilampung)
INILAMPUNG.COM, Bandarlampung - Salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Lampung yang telah puluhan tahun keberadaannya, yaitu PT Wahana Raharja (WR), kini dalam kondisi sulit. Sangat berbeda jauh di era 1990-an saat Nuril Hakim Yohansyah atau Muhtar Lutfi memimpinnya.
Mengacu pada data yang dikutip dari buku Rancangan Awal RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 diketahui bahwa PT WR selama 5 tahun berturut-turut ke belakang, mengalami kerugian yang sangat signifikan.
Benar demikian? Ini datanya: Pada tahun 2018, kerugian yang dialami BUMD itu mencapai angka Rp 2,59 miliar, di tahun 2019 kerugiannya Rp 1,56 miliar, pada tahun 2020 besar ruginya mencapai nominal Rp 2,21 miliar, di 2021 naik jumlah kerugiannya menjadi Rp 2,51 miliar, dan pada tahun 2022 mengalami kerugian Rp 1,88 miliar.
Pada tahun 2023 lalu ada perbaikan, bisa membukukan laba senilai Rp 75,48 juta. Dan menurun perolehan keuntungannya di tahun 2024 kemarin, yaitu hanya Rp 14,38 juta saja.
Masih mengacu pada data buku RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, ekuitas tertinggi PT WR dicapai pada tahun 2019 silam, yaitu sebesar Rp 9,22 miliar. Namun, terus mengalami penurunan, hingga menyentuh angka Rp 2,68 miliar pada tahun 2024 kemarin. Aset PT WR pun mengalami penurunan cukup signifikan, bila di tahun 2019 silam berada di angka Rp 14,86 miliar, pada tahun 2024 kemarin tinggal Rp 7,69 miliar saja.
Diketahui bahwa pada tahun 2024 kemarin, pendapatan usaha PT WR mencapai angka Rp 6,49 miliar, dengan beban operasional Rp 1,61 miliar. Bila diperbandingkan dengan perolehan tahun 2018 silam memang lebih tinggi (Rp 5,35 miliar), namun beban operasional mengalami penurunan, dari Rp 3,38 miliar menjadi Rp 1,61 miliar saja.
Kondisi aset lancar juga terus mengalami penurunan. Jika di tahun 2018 silam berada pada posisi Rp 6,38 miliar, pada tahun 2024 kemarin menjadi Rp 4,46 miliar. Liabilitas pun anjlok, dari Rp 6,39 miliar pada 2018 lalu menjadi Rp 5,01 miliar di 2024 kemarin.
Analisis yang disampaikan Bappeda Lampung –sebagai peramu RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029- PT WR berada dalam posisi keuangan yang sangat rapuh. Laba bersih tahun 2024 yang hanya Rp 14,38 juta, jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan operasional atau membangun kapasitas usaha.
Dan lebih mengkhawatirkan lagi, begitu lanjut analisis Bappeda, ekuitas turun drastis dari Rp 9,22 miliar di tahun 2019 menjadi hanya Rp 2,68 miliar pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan terjadinya erosi permodalan yang serius.
Diuraikan juga bahwa pendapatan usaha sebesar Rp 6,49 miliar di tahun 2024 tidak mampu menghasilkan margin keuntungan yang sehat, karena tingginya beban tetap dan operasional. Serta tidak adanya efisiensi berarti model bisnis yang diterapkan saat ini tidak memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang.
Audit Aset Menyeluruh
Melihat kondisi PT WR yang “mengos-mengos” ini, Bappeda menilai BUMD itu perlu menjalani restrukturisasi komprehensif. Dimana beberapa langkah strategis harus dilakukan.
Apa saja langkah strategis yang akan diambil? 1. Audit aset secara menyeluruh. 2. Penutupan unit usaha tidak produktif. 3. Penentuan ulang core business yang relevan dengan potensi Lampung, seperti distribusi pangan dan logistik. 4. Pemetaan ulang sumber daya manusia. 5. Eksplorasi skema kemitraan strategis dengan swasta maupun BUMD lain.
Disimpulkan, bahwa PT WR saat ini berada dalam persimpangan antara revitalisasi atau likuidasi.Dimana tanpa intervensi menyeluruh dari sisi kebijakan, manajemen, dan permodalan, keberadaan BUMD satu ini justru berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang bagi Pemprov Lampung. (fjr/inilampung)