 |
| JagaSuara2024 Goes To Pesawaran |
INILAMPUNG.COM, Bandarlampung — Suasana ruang auditorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Lampung hari ini, Kamis, 22 Mei 2025 terasa berbeda. Bukan sekadar diskusi biasa, melainkan gerakan bersama yang menyatukan mahasiswa, aktivis, jurnalis, hingga dosen dalam satu misi: mengawal suara rakyat di Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran 2025.
Acara bertajuk "JagaSuara2024 Goes to Pesawaran" ini digelar oleh Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT). Bukan cuma sosialisasi biasa, melainkan juga simulasi pemanfaatan teknologi pemantauan suara berbasis publik—JagaSuara2024—yang dirancang untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur dan transparan.
Hadir sebagai pembicara adalah para tokoh yang tak asing dalam dunia kepemiluan. Sebut saja Hadar Nafis Gumay, anggota KPU RI periode 2017-2022 yang kini menjadi koordinator JagaSuara2024 sekaligus Direktur Eksekutif NETGRIT.
Lalu ada Arief Budiman, Ketua KPU RI periode 2017–2022, serta dua akademisi Lampung: Handi Mulyaningsih dari FISIP Universitas Lampung dan Candrawansah dari Universitas Muhammadiyah Lampung yang juga pernah menjabat Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung periode 2018-2023.
Mereka semua sepakat dalam satu suara: demokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Ia butuh dikawal, terutama ketika PSU menjadi panggung perbaikan dari proses Pilkada sebelumnya yang dinilai bermasalah.
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU di 24 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah Kabupaten Pesawaran. Kasusnya cukup serius—salah satu pasangan calon didiskualifikasi karena menggunakan SKPI kesetaraan yang tidak sah menggantikan ijazah SLTA sebagai syarat pencalonan.
Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 pun jadi tonggak sejarah untuk evaluasi menyeluruh. Namun, PSU bukan sekadar mengulang pemungutan suara. Lebih dari itu, ini soal memperbaiki kepercayaan publik.
Terlebih, dalam Pilkada Pesawaran sebelumnya, publik menyoroti sikap tertutup KPU yang hanya menampilkan foto formulir C.Hasil tanpa tabulasi real-time melalui SIREKAP. Padahal, transparansi data adalah kunci dalam menjaga kemurnian suara.
"Di sinilah JagaSuara2024 ambil peran. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk aktif memantau dan melaporkan hasil suara secara real-time berbasis digital. Tujuannya? Bukan sekadar pengawasan, tapi juga edukasi publik dan penguatan partisipasi warga dalam proses demokrasi," ujar Hadar Nafis Gumay.
Dalam simulasi yang digelar, peserta—yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, hingga media—dilatih untuk menjadi relawan pemantau. Mereka dibekali aplikasi JagaSuara2024, cara kerja pelaporan, hingga teknik tabulasi mandiri. Harapannya, saat PSU digelar pada Sabtu, 24 Mei nanti, mereka bisa menjadi mata dan telinga rakyat di TPS.
Namun, perjuangan tak berhenti di TPS. Tiga isu krusial disorot tajam oleh NETGRIT: politik uang, mobilisasi ASN, dan kelalaian penyelenggara. Ketiganya menjadi ancaman nyata terhadap integritas PSU. NETGRIT menegaskan, jangan sampai kasus seperti “PSU di atas PSU” yang terjadi di Barito Utara akibat masifnya praktik vote buying, terulang di Pesawaran.
Ajakan pun disuarakan kepada semua pihak—dari penyelenggara, peserta Pilkada, tim sukses, hingga warga biasa—untuk menjaga agar PSU tidak ternoda. Karena pada akhirnya, suara rakyat bukan sekadar angka, melainkan cermin dari kehendak dan masa depan demokrasi itu sendiri.
"Pilkada boleh saja diulang. Tapi semangat menjaga kedaulatan suara rakyat harus tetap utuh—dan JagaSuara2024 siap berdiri paling depan," tegas Arif.
Candrawansah dalam konteks hak warga negara dalam pemilu menekankan, pemilu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Negara wajib memastikan bahwa setiap suara benar-benar dihitung, tidak dimanipulasi, dan tidak diperjualbelikan.
"Hak memilih bukan sekadar datang ke TPS, tapi juga mendapatkan jaminan bahwa suara kita dijaga dan dihormati,” tandasnya.
Turut hadir dalam acara itu Mashudi SR (komisioner KPU Provinsi Banten 2018-2023), Antoninus Cahyalana (komisioner KPU Provinsi Lampung 2019-2024), Ketua IWO Lampung Aprohan Saputra.(rls/inilampung)