![]() |
Debat Kandidat Calob Bupati Peswaran tidak diperkenankan diliput wartawan, (fjr.inilampung) |
INILAMPUNGCOM -- Kegiatan debat kandidat calon bupati-wakil bupati Kabupaten Pesawaran, Minggu (18/5/2025) siang, di Hotel Emersia, Bandarlampung, tidak boleh diliput secara bebas oleh kalangan jurnalis. Hanya mereka-mereka yang diberi idcard oleh KPU saja yang diperbolehkan masuk ruangan debat.
Menurut beberapa aparat Polri yang bertugas di lokasi debat, ketidak-bolehan wartawan meliput terkecuali yang memiliki idcard (identitas khusus dari KPU) merupakan perintah Kapolres Pesawaran, AKPB Hery Sulistyo.
Sumber inilampung.com yang berada di lokasi debat mengaku melihat penampilan Nanda Indira, calon bupati nomor urut 2, sangat grogi, dan tidak percaya diri saat memberikan tanggapan atas pertanyaan panelis.
“Nanda grogi berat. Mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa debat kandidat nggak terbuka untuk diliput wartawan. Biar nggak ketahuan kalau calon bupati itu nervous berat,” ucap sumber, seraya tertawa ngakak.
Benarkah Nanda nervous menjawab pertanyaan panelis? Sayangnya, belum didapat konfirmasi langsung dari istri Bupati Dendi Ramadhona Kaligis itu.
Yang pasti, panelis debat kandidat menghadapi PSU Pesawaran 24 Mei mendatang ini memang “berkelas”. Sesuai surat Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 476/PL.02.4-Und/1809/2025, tanggal 15 Mei 2025, tim panelis terdiri dari: Ahmad Syarifudin, MH, Prof Dr Ari Darmastuti, MA, Prof Dr Ayi Ahadiat, SE, MBA, Dr Fathul Mu’in, MHI, Prof Dr Hertanto, MSi, Dr Robby Cahyadi Kurniawan, dan Dr Yusdianto.
Melihat kualitas panelis selama ini, dipastikan banyak hal menarik yang muncul di dalam debat kandidat. Hal itu pun diakui oleh seorang anggota KPU Lampung yang mengikuti kegiatan tersebut.
“Banyak hal menarik yang muncul dalam debat tadi. Sayang tidak banyak wartawan yang di dalam ruangan, sehingga tidak terekspos dengan tuntas semuanya,” kata dia.
Larangan Dipertanyakan
Sementara itu tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran, M. Alzier Dianis Thabranie, menyatakan kekecewaannya atas sikap KPU –dan Kapolres Pesawaran- yang melarang wartawan meliput langsung acara debat kandidat terkecuali yang memiliki idcard dari KPU.
“Apa alasan KPU dan Polres melarang wartawan untuk bebas meliput debat kandidat PSU Pesawaran, coba jelaskan secara terbuka ke publik. Acara debat itu kan pakai dana APBD yang notabene uang rakyat. Emangnya debat ini pakai uang nenek moyang mereka,” sergah Alzier dengan nada tinggi.
Terang-terangan, tokoh senior Lampung ini menyesalkan sikap KPU dan Kapolres Pesawaran yang melarang wartawan meliput dengan bebas acara debat kandidat tersebut. Apalagi PSU Pilkada Pesawaran merupakan satu-satunya di Lampung.
Untuk “membesarkan hati” kalangan jurnalis yang dilarang meliput dengan memasuki ruangan debat, Alzier mengatakan: “Saya tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran saja tidak diundang kok oleh KPU.”
Sebelumnya diberitakan, aparat Polres Pesawaran telah memetakan beberapa tempat pemungutan suara (TPS) berkategori rawan konflik dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) 24 Mei pekan depan. Diantaranya 10 TPS di Kecamatan Marga Punduh dan di Pulau Legundi.
Tidak hanya itu. Ditengarai ada 3 TPS lain di Kubu Batu serta TPS di Bumi Agung yang juga berkategori rawan konflik. (kgm-1/inilampung)