 |
| Gubernur Lampung Rahmat Mirzani menemui pengunjukrasa, dan menyakinkan bahwa pemerintah ada dipihak petani singkong. Massa tenang.(dok.net) |
INILAMPUNGCOM --- Aksi demo ratusan massa petani dan mahasiswa di komplek Kantor Gubernur di Telukbetung, Senin (5/5/2025), berujung happy ending. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang turun langsung menemui massa dan mengajaknya berdialog di Ruang Abung Balai Keratun, akhirnya menandatangani selembar surat.
Surat apakah itu? Instruksi Gubernur Lampung Nomor: 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung.
Apa isinya? Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Nomor: 1180/TP.220/C/05/2025 tanggal 2 Mei 2025, hal Kesepakatan Harga Ubi Kayu dan dengan memperhatikan hasil rapat dengar pendapat (RDP) Tim Pansus DPRD Provinsi Lampung bersama perwakilan perusahaan tapioka dan perwakilan petani tanggal 25 April 2025 di ruang rapat Sakai Sambayan, dengan ini menginstruksikan kepada:
1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
2. Perusahaan industri tapioka di wilayah Provinsi Lampung.
Untuk: Kesatu; Menetapkan harga ubi kayu petani yang dibeli oleh industri sebesar Rp 1.350/kg, potongan rafaksi maksimal 30%, tidak mengukur kadar air.
Kedua; Harga ini berlaku sebelum ada keputusan Menteri terkait terhadap Lartas dan berlakunya secara Nasional.
Ketiga; Instruksi ini agar dipatuhi dan diindahkan. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Mei 2025.
Dengan keluarnya surat Instruksi Gubernur Lampung tersebut, otomatis mulai saat ini urusan persingkongan berada ditangan para bupati, walikota, dan perusahaan tapioka se-Lampung. Karena ketiga pihak tersebut yang senyatanya diberikan instruksi oleh Gubernur Mirza.
 |
| Aksi demo sempat ricuh, akibat petani dilarang masuk halaman gedung Gubernuran (dok.inilampung) |
Pengakuan Tulus
Gubernur Mirza yang turun langsung menemui ratusan massa, sempat frustrasi. Karena massa menolak ajakan dialog.
“Saya siap mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi penyelesaian harus dilakukan dengan cara yang baik dan tertib,” ujar Gubernur Mirza di tengah massa aksi.
Meski awalnya sempat menolak, sebagian perwakilan pengunjuk rasa akhirnya bersedia melakukan dialog dengan Gubernur Mirza di Ruang Abung, Balai Keratun. Gubernur menegaskan bahwa dirinya sejak awal telah berjuang keras membela kepentingan petani.
“Saya setengah mati memperjuangkan petani. Jangan bilang saya tidak bisa membela rakyat,” tegasnya.
Ia pun membeberkan bukti atas apa yang telah diperjuangkannya. Apa itu? Gubernur Mirza mengungkapkan, salah satu langkah nyatanya adalah memulangkan 23 ribu ijazah siswa, mayoritas anak petani, yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.
“Saya bebaskan mereka supaya bisa lanjut sekolah dan bekerja. Itu nilainya sampai 3-6 juta rupiah per anak,” jelas Mirza sambil menyatakan dirinya juga mengupayakan tambahan kuota serapan gabah oleh Bulog agar hasil panen petani tidak terbuang sia-sia.
“Awalnya hanya 20 persen, saya minta tambahan agar 100 ribu hektare lahan dan 40 ribu petani bisa diserap hasilnya, apalagi saat pengusaha tidak mau beli dengan harga Rp 6.500/kg,” tambahnya.
Ia juga menyoroti program pemutihan tunggakan untuk 2 juta warga termasuk petani, meskipun kewenangan tersebut sebagian besar sudah berada di tangan pemerintah pusat.
Jadi? “Jangan bilang saya tidak dukung petani singkong. Keluarga saya juga terdampak. Saya sangat memahami,” tegas Mirza dengan suara bergetar.
Lalu bagaimana mengenai besaran harga singkong? “Harga itu harus dibentuk dengan keikhlasan kedua belah pihak. Kalau tidak, itu dzalim. Pemerintah tidak memaksakan harga, tapi kita cari titik adil yang baik untuk semua pihak, dengan melihat kondisi nasional dan internasional,” tutur Mirza.
Ia juga mengingatkan bahwa aksi sepihak bisa berdampak buruk bagi petani sendiri.
“Kalau pabrik tutup, siapa yang akan beli singkong petani? Maka semua harus dijalankan dengan seimbang. Saya tetap buka ruang dialog. Mari kita jaga Lampung bersama,” ucapnya lagi. (kgm-1/inilampung)