 |
| Alzier Dianis Thabranie (ist/inilampung) |
INILAMPUNG.COM, Pesawaran - Tidak jelas dan nyatanya program pembangunan di Kabupaten Pesawaran selama ini, akhirnya dirasakan sendiri oleh salah satu tokoh yang melahirkan kabupaten pecahan dari Lampung Selatan itu. Sampai-sampai ia bilang: “Pesawaran ini kayak nggak ada camat dan bupatinya saja..!”
Adalah M. Aljier Dianis Thabranie, tokoh masyarakat dan politisi senior Lampung yang menyampaikan penilaian demikian. Dan hal yang membuatnya “nyeletuk” itu, tidak lain akibat kondisi infrastruktur jalan yang kurang terawat, terutama di area strategis pemerintahan, tepatnya di depan Kantor Bupati Pesawaran.
Apa ceritanya sampai mantan Ketua DPD I Partai Golkar Lampung 3 periode itu “nyeletuk” demikian? “Saya kemarin ziarah ke makam orang tua di Way Lima. Sepanjang depan Kantor Bupati Pesawaran, tepat di bawah plang tulisan kantor bupati, jalan dalam kondisi berlubang dan rumput bahkan tumbuh di ornamen depan,” kata Alzier, Sabtu (7/6/2025) siang.
Sebagai salah satu tokoh yang ikut berperan dalam pembentukan Kabupaten Pesawaran, Alzier mengaku kecewa berat. Karenanya ia siap mengajak masyarakat bergotong-royong untuk memperbaiki jalan tersebut jika tidak segera ditangani pemerintah.
“Pesawaran ini seperti tidak punya camat sampai bupati. Harapan saya, ada-lah kepedulian itu, apalagi ini sudah mendekati akhir masa jabatan,” ucapnya.
Urusan infrastruktur, kini memang tengah menjadi sorotan. Seiring inspeksi mendadak (sidak) Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, di proyek pembangunan peningkatan ruas jalan Negara Saka – Krisno Widodo, Kecamatan Negeri Katon, beberapa hari lalu, Komisi III DPRD setempat akan meninjaklanjutinya dengan memanggil Kepala Dinas PUPR pada 11 Juni mendatang.
Langkah menggelar rapar dengar pendapat dengan Kepala Dinas PUPR itu, menurut Ketua Komisi III DPRD Pesawaran, Fahmi Fahlevi, Kamis (5/6/2025) lalu, menindaklanjuti hasil temuan saat Wakil Ketua I DPRD, M. Nasir, melakukan sidak.
Untuk apa memanggil Dinas PUPR? “Kami akan pertanyakan kepada mereka, dimana saja kerjaan 3 titik itu, dan mengapa menggunakan dana APBD setelah DAK akhir bulan lalu dilakukan penarikan oleh pemerintah pusat. Juga harus diungkap, dana dari APBD sebesar Rp 22 miliar yang digeser itu dari mata anggaran apa, mengapa tidak dilakukan koordinasi dengan Dewan,” beber Fahmi Fahlevi.
Politisi asal Partai NasDem ini menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pengecekan ke lapangan atas pekerjaan peningkatan ruas jalan yang sedang dilaksanakan yang ditengarai menggunakan “dana siluman” tersebut, baik yang ada di Kecamatan Way Khilau maupun Tegineneng. (kgm-1/inilampung)