INILAMPUNGCOM --- Hari ini, Senin (2/6/2025) --- DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi IV mengupas habis keberadaan Kapal Dalom Lintas Berjaya melalui rapat dengar pendapat dengan Kadis Perhubungan Bambang Sumbogo, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perekonomian Rinvayanti, dan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Lampung.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri, yang dihubungi Senin (2/6/2025) pagi, membenarkan soal Kapal Dalom Lintas Berjaya yang menjadi fokus hearing dengan OPD terkait.
“Iya, soal kapal itulah,” jawab mantan Sekdakab Tanggamus itu melalui pesan WhatsApp.
Seperti diketahui, adanya Kapal Dalom Lintas Berjaya sempat memunculkan “misteri”. Karena muncul berbagai rumor di masyarakat, diantaranya kapal tersebut dibiayai dari “dana siluman” bagi hasil migas PT Lampung Energi Berjaya (LEB).
Setelah Komisi IV mengadakan pertemuan dengan Kepala Dinas Perhubungan 2 pekan silam, keberadaannya mulai sedikit terkuak.
“Kapal itu memang tidak menggunakan APBD, dibiayai investor. Tetapi profit sharing sebesar 5% yang diberikan untuk pemprov per tahun dengan asumsi perolehan operasional kapal Rp 3,7 miliar per tahun, tentu perlu dilakukan evaluasi. Karena dengan KSO selama 20 tahun, pemprov hanya memperoleh Rp 80 miliar saja,” kata Ketua Komisi IV, Mukhlis Basri.
Itu sebabnya, politisi senior asal Partai Gerindra ini membentuk tim kecil dari Komisi IV. Tim beranggotakan 4 orang itu melakukan investigasi dan mencari data konkrit mengenai keberadaan Kapal Dalom Lintas Berjaya.
Melalui rapat dengar pendapat dengan mitra kerja eksekutif Senin (2/6/2025) pagi ini, soal keberadaan Kapal Dalom Lintas Berjaya akan dikupas habis.
Pengakuan Bos LJU
Terkait keberadaan Kapal Dalom Lintas Berjaya yang ditengarai menggunakan “dana siluman” dari anak usaha PT LJU, Senin (25/5/2025) pekan lalu mendapat jawaban dari Direktur Utama PT Lampung Jasa Utama (Perseroda).
“Kapal Dalom Lintas Berjaya ini skema KSO-nya murni bisnis to bisnis antara PT LJU melalui anak usaha PT Trans Lampung Utama dengan perusahaan mitra yaitu PT Damai Lintas Nusantara (DLN),” kata Direktur Utama PT LJU, Arie Sarjono Idris, SE, MSi.
Menjawab pertanyaan inilampung.com, Arie Sarjono menjelaskan, bahwa kerja sama operasional (KSO) antara anak usaha PT LJU –yaitu PT TLU- dengan perusahaan perkapalan PT DLN yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur, tersebut berdasarkan surat Gubernur Lampung (saat itu Arinal Djunaidi, red).
“Itu juga sudah tercantum dalam RUPSLB LJU di tahun 2023.dan sudah diketahui serta melalui persetujuan dari dewan komisaris dan pemegang saham,” lanjut Arie melalui pesan WhatsApp.
Ditegaskan, bahwa isu adanya “dana siluman” dari PT LEB terkait dana bagi hasil migas dalam pengadaan Kapal Dalom Lintas Berjaya, adalah tidak benar.
“Kapal yang dibuat ini adalah kapal baru. Biaya pembangunan kapal tersebut tidak menggunakan dana PT LEB atau dana migas. Juga tidak ada dana APBD Provinsi Lampung. Didalam bisnis ini yang digunakan murni kerja sama bisnis to bisnis,” ucap Arie Sarjono.
Diterangkan, selaku pimpinan BUMD PT LJU, ia menjamin apa yang dilaksanakan selama ini sesuai dengan SOP, termasuk LJU sebagai induk memberikan penugasan kepada anak usaha yaitu PT Trans Lampung Utama (TLU) untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan PT DLN sudah sesuai prosedur.
“Dan hal ini juga sudah tersampaikan dengan pemegang saham, dalam hal ini Gubernur dan Biro Perekonomian, selain sudah melalui RUPS LJU,” sambungnya.
Arie menambahkan, didalam rencana bisnis dan RKA PT LJU sudah dicantumkan masalah kapal tersebut. Memang, didalam laporan keuangan LJU tidak ada, karena memang belum ada pemasukan dari kapal ini di tahun 2024 disebabkan sarana transportasi laut itu belum operasional hingga saat ini.
Diketahui, Kapal Dalom Lintas Berjaya dibuat di Tiongkok senilai Rp 170 miliar itu saat ini tengah dalam perjalanan menuju Lampung. Kapal tersebut memiliki kecepatan maksimal 17 knot, dengan panjang 115 meter, lebar 23 meter, dan kemampuan angkut 150 unit kendaraan.
Direncanakan, keberadaan Kapal Dalom Lintas Berjaya yang akan melayani rute Pelabuhan Bakauheni – Merak ini diresmikan pada 1 Juli mendatang bersamaan dengan pembukaan Festival Krakatau. (kgm-1/inilampung)