Cari Berita

Breaking News

Era Mirza - Jihan: OPD Apa, Ngerjakan Apa..!

Dibaca : 0
 
Editor: Rizal
Sabtu, 07 Juni 2025

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan Kementerian PU di Kantor Gubernur, 4 Juni 2025 (ist/inilampung)

  

(Bagian I)

 

INILAMPUNGCOM --- Program 100 hari kepemimpinan pemerintahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wagub Jihan Nurlela patut diakui: menuai sukses. 


Banyak terobosan program nan apik, dan terwujud. Infrastruktur membaik cepat. Gerakan maksimalisasi dunia pertanian cukup tersistem. Kolaborasi yang menjadi semangat juang duet pemimpin muda ini, tidak setengah hati.


Namun, “aksi esktra cepat” tersebut membawa konsekuensi. Masyarakat Lampung makin naik memancangkan harapan pada kiprah nyata kepemimpinan Gubernur Mirza dan Wagub Jihan.Hal yang lumrah, dari sebuah pergerakan program yang langsung senyatanya dirasakan. Tentu, tantangan pun kian meningkat, seiring harapan perbaikan tatanan kehidupan yang dirasakan masyarakat.


Gerakan ekstra duet pimpinan Pemprov Lampung itu tentu saja wajib didukung secara nyata oleh pimpinan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Karena sesungguhnya, mereka inilah ujung tombak terwujud tidaknya program yang menjadi target Gubernur dan Wagub.


Karenanya, perlu membedah transparan mengenai: “OPD apa, ngerjain apa..!” Mengapa begitu? Agar kita semua -seluruh masyarakat Lampung dengan berbagai posisi dan profesi- tahu bahwa perangkat daerah dalam kendali Gubernur – Wagub punya tugas yang jelas. Wajib seiring sejalan setikar seketiduran dengan agenda besar Gubernur Mirza dan Wagub Jihan selama 5 tahun ke depan, dan tentu saja mensukseskannya.


Seperti diketahui, ada 5 program unggulan daerah yang mesti diwujudkan dari tahun 2025 ini hingga 2029 mendatang. Pertama: Dukungan terhadap program MBG. Kedua: Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan meningkatkan kapasitas BUMDes dan koperasi.


Ketiga: Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Keempat: Inisiasi lumbung energi terbarukan. Kelima: Stabilisasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal. Ke-5 program unggulan ini tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025 – 2029.


Mari mulai membedah pada program unggulan pertama, yaitu dukungan terhadap MBG. Di tahun 2025 ini, jumlah unit satuan pelayanan pemenuhan gisi ada 66, di tahun 2029 targetnya 602 unit, prevalensi stunting di 2025 di angka 13,2, pada 2029 nanti ditargetkan menjadi 11,32.


OPD apa saja saja sebagai pengampu utama program ini? 1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH). 2. Dinas Perkebunan. 3. Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan. 4. Dinas Kelautan & Perikanan. 5. Dinas Koperasi & UKM. 6. Dinas PMDes & Transmigrasi (PMDT)


Lalu OPD sebagai pengampu utama tersebut ngerjain apa untuk suksesnya program MBG tersebut? 1. Dinas KPTPH: Meningkatkan produksi bahan pangan dan keamanan pangan,pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, sertapeningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.


2. Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan(Disnakkeswan): Kampanye gisi dan fasilitasi UMKM pendukung MBG, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.     


3. Dinas Kelautan & Perikanan (DKP): Fokus pada jumlah produksi perikanan tangkap, jumlah produksi perikanan budidaya, jumlah volume ekspor perikanan, dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. 


4. Dinas Koperasi & UKM: Penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, kemudahan perijinan dan fasilitasi usaha, pengembangan UMKM, pemberdayaan dan perlindungan koperasi.


5. Dinas PMDes & Transmigrasi (PMDT): Pembinaan dan pengawasan BUMDes, dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa. 


6. Dinas Perkebunan (Disbun): Peremajaan tanaman sawit dan tebu, peremajaan, intensifikasi dan rehabilitasi tanaman lada, intercropping tanaman lada pada kebun kopi, serta pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.


Pada program MBG ini beberapa OPD lain juga diikutsertakan sebagai perangkat dukungan. Seperti Dinas BMBK dengan tugas memperbaiki jalan provinsi guna memperlancar distribusi MBG. Dinas PKP & CK memperbaiki dan membuat akses jalan desa. Disdikbud punya tugas menentukan target penerima manfaat, memastikan MBG didistribusikan tepat waktu dan sesuai kebutuhan siswa, dan Dinas Kesehatan (Diskes) memastikan standar kebersihan dan kesehatan makanan yang diberikan.


Stakeholder utama yang terkait dengan program MBG ini adalah pemerintah pusat (BGN), pemkab/pemkot, Bulog, dan PLN.  


Program Unggulan Ke-2

Bagaimana dengan program optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas BUMDes dan koperasi? Di 2025 ini persentase BUMDes maju dan berkembang di angka 35,47, target di 2029 menjadi 45,33%. Persentase koperasi yang berkualitas di 2025 pada posisi 24,11, targetnya pada 2029 nanti 30,05%.


OPD apa saja sebagai pengampu utama program unggulan ke-2 tersebut? 1. Dinas PMDes & Transmigrasi (PMDT). 2. Dinas KPTPH. 3. Dinas Koperasi & UKM. 4. Disperindag. 5. Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Parekraf).


Mau ngerjain apa saja OPD pengampu utama itu? 1. Dinas PMDT hanya punya tugas: terkait administrasi desa. 2. Dinas KPTPH: Menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian. 3. Dinas Koperasi & UKM: Mengadakan pendidikan, pelatihan, pengawasan, dan pemeriksaan koperasi.


4. Disperindag: Mengembangkan ekspor, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri,serta merencanakan pembangunan industri. 5. Dinas Parekraf: Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata.


Perangkat daerah lain yang mendukung program unggulan ke-2 ini adalah: 1. Disnakkeswan dengan menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian. 2. Dinas Perkebunan (Disbun) tugasnya sama saja dengan yang dikerjakan Disnakkeswan.


3. Dinas Kelautan & Perikanan (DKP) bertugas mendorong BUMDes untuk mengembangkan usaha pengolahan ikan, juga melakukan pendampingan teknis dalam budidaya ikan, pengelolaan kolam hingga pemasaran hasil perikanan. 4. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengadakan pelatihan kerja gratis di BLK untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja. 5. Dinas PKP & CK menyediakan jalan lingkungan, saluran drainase, dan penerangan jalan di kawasan permukiman.


Pada program unggulan ke-2 ini stakeholder utama yang terkait adalah pemerintah pusat, pemkab/pemkot, dan perbankan.


Bagaimana dengan program unggulan lainnya, OPD apa dan ngerjain apa? Besok lanjutannya. (bersambung/kgm-1/inilampung) 

LIPSUS