 |
| Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025) |
INILAMPUNG.COM, Bandarlampung - Kesungguhan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memperjuangkan nasib petani singkong memang bukan kaleng-kaleng. Setelah “bersuara nyaring” di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025) kemarin, hari Kamis (26/6/2025) ini ia melanjutkan roadshow ke kantor Kementerian Perindustrian RI.
Kegiatan Gubernur Mirza itu sebagai kelanjutan dari perjuangannya mengangkat nasib petani singkong di Lampung yang telah ia ungkap transparan di depan pimpinan dan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, siang kemarin.
Pertemuannya dengan Menteri Perindustrian RI beserta jajaran itu berlangsung di ruang kerja menteri, di Jln. Tulodong Bawah 1 No: 14, Jakarta. Pada roadshow kali ini Gubernur Mirza didamping 2 pejabat Pemprov Lampung, yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsan dan Kadis Perindag Evie Fatmawaty.
Seperti diketahui, dihadapan anggota dan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabukemarin, Gubernur Mirza menyuarakan nasib 800 ribu keluarga yang menggantungkan hidup dari tanaman yang dulu disebut “emas putih” itu.
“Kenapa harus impor tapioka kalau Lampung menyumbang lebih dari separuh singkong nasional?” ucap Gubernur Mirza, retoris.
Apa yang diucap Gubernur Mirza memang sesuai fakta. Data menunjukkan, produksi singkong Lampung mencapai 7,9 juta ton, atau 51 persen dari total nasional.
Ia juga menegaskan, dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung sebesar Rp 483 triliun, sekitar Rp 50 triliun disumbang dari sektor singkong dan turunannya.
Gubernur Mirza mengaku telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor: 2 Tahun 2025, menetapkan harga sementara ubi kayu sebesar Rp1.350 per-kg dengan potongan maksimal 30 persen, tanpa melihat kadar pati.
“Petani senang, pengusaha mengeluh. Harga dianggap tidak kompetitif. Akhirnya, pabrik tutup, dan petani panen tanpa pembeli,” kata Gubernur Mirza.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan itu, Gubernur juga mengungkap ironi yang makin terasa pahit: harga tepung tapioka impor jauh lebih murah karena tidak dikenakan pajak masuk. Sementara produk lokal ditinggalkan, dan petani hanya bisa menunggu harga jatuh seperti biasa.
“Kalau tidak segera diintervensi, petani bilang siap mengganti komoditas. Kita masih punya padi, jagung, bahkan tebu. Tapi kalau itu terjadi, singkong akan kembali jadi bahan nostalgia. Impornya? Jalan terus,” ucap Mirza. (kgm-1/inilampung)