Arinal Djunaidi (ist/inilampung)
INILAMPUNG.COM, Bandarlampung - Pengakuan Arinal Djunaidi jika ia meninggalkan kursi Gubernur Lampung tanpa meninggalkan masalah keuangan, bahkan seingatnya bisa menyisihkan kelebihan anggaran sebanyak Rp 119 miliar, mendapat perhatian berbagai kalangan. Pasalnya, terungkap fakta jika per 31 Desember 2024 Pemprov Lampung memiliki kewajiban alias utang sebesar Rp 1,8 triliun.
Benarkah pengakuan Arinal Djunaidi tersebut? Ini faktanya. Dimulai dari apa yang diungkap pada LHP BPK RI Perwakilan Lampung Atas Laporan Keuangan Pemprov Lampung TA 2020, Nomor: 17A/LHP/XVIII.BLP/04/2021, tanggal 23 April 2021. Tercatat di tahun anggaran 2019 –awal kepemimpinan Arinal Djunaidi menjabat Gubernur- per 31 Desember 2019 utang pemprov sebesar Rp 1.102.785.690.547,03.
Bagaimana berikut? Pada tahun anggaran 2020, kembali kepemimpinan Arinal mencatatkan utang, nilainya Rp 873.388.365.230,16.
Pada tahun anggaran 2022, defisit keuangan riil dalam kepemimpinan Arinal Djunaidi di angka Rp 548.710.195.978,24. Bahkan, di tahun 2023, defisitnya mengalami kenaikan 157% atau sebesar Rp 859.740.458.920,28. Total defisit di 2023 sebanyak Rp 1.408.450.654.898,52. Data ini terang benderang tertulis dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 40B/LHP/XVIII.BLP/05/2024, tanggal 23 Mei 2024.
Juga terungkap dalam LHP BPK tersebut bahwa Pemprov Lampung terlambat menetapkan dan belum menyalurkan DBH pajak rokok triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp 80.053.808.970, serta DBH pajak daerah triwulan II, III, dan PBBKB untuk triwulan I tahun 2023 sebanyak Rp 702.136.078.887 pada tahun yang berkenaan.
Data yang lain mengungkapkan utang belanja terus mengalami peningkatan. Bila di tahun anggaran 2021 jumlahnya Rp 76.622.860.724,31, pada tahun 2022 menjadi Rp 93.776.968.056,20 atau naik Rp 17.154.107.331,89.
Pada tahun anggaran 2023 utang belanja Pemprov Lampung di era kepemimpinan Arinal Djunaidi mencapai nominal Rp 362.047.041.259,66, atau mengalami kenaikan sebanyak Rp 268.270.073.203,46 dibandingkan utang belanja tahun 2022.
Dan bila mengacu pada LHP BPK RI Perwakilan Lampung Nomor: 52/LHP/XVIII.BLP/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, pada tahun anggaran 2022 dengan utang per 31 Desember 2022 sebanyak Rp 949,1 miliar, posisi uang di kas daerah Pemprov Lampung hanya Rp 292,7 miliarsaja. Bahkan, di tahun anggaran 2023, dengan neraca utang Rp 1.534,2 miliar, kas yang ada tidaklebih dari Rp 125,1 miliar per 31 Desember 2023.
Sementara saldo kas awal per 1 Januari 2024 –saat itu Arinal masih Gubernur- di posisi Rp 125.151.921.972,70. Dan pada 31 Desember 2024, saldo kas akhir Pemprov Lampung hanya Rp 69.897.281.620,32.
Bagaimana dengan target pendapatan era kepemimpinan Arinal Djunaidi? Pada tahun anggaran 2021 dicanangkan angka Rp 7.538.150.772.809,50, realisasinya Rp 7.469.469.346,029.
Tahun anggaran 2022 pendapatan ditargetkan Arinal mencapai Rp 6.915.251.441.290,74. Yang terwujud di angka Rp 6.836.946.972.193,71. Pada tahun 2023 pendapatan ditargetkan Rp 8.093.971.284.382,17, realisasinya hanya Rp 6.987.319.981.739,03.
Dan pada tahun anggaran 2024 –saat penetapannya Arinal masih Gubernur- target pendapatan dipancangkan Rp 8.631.369.872.980,04. Yang tercapai Rp 7.451.703.679.830,78. Atau terjadi selisih Rp 1.179.666.193.149,26. (kgm-1/inilampung)