INILAMPUNGCOM --- Hari Jum’at (18/7/2025) pagi, beberapa pegawai Inspektorat Lampung mendadak mendatangi kantor Bapenda di Jln. Pangeran Diponegoro, Telukbetung. Tak ayal, membuat banyak ASN instansi penangguk pendapatan itu ketar-ketir.
Mengapa begitu? “Kan belakangan Bapenda lagi banyak disorot. Bisa saja kedatangan pegawai Inspektorat itu mau meriksa,” kata seorang staf Bapenda melalui telepon.
Kedatangan beberapa pegawai Inspektorat tersebut menjadi pembicaraan kalangan ASN Bapenda. Mereka ingin tahu ada apa hingga Inspektorat menurunkan tim. Bisik-bisik yang beredar memunculkan tanya: Benarkah terkait kasus dugaan setoran per-pekan yang disebut-sebut melibatkan jajaran pegawai di gerai, samsat, UPTD hingga ke petinggi Bapenda, ataukah karena tidak jelasnya keberadaan uang hasil pengurangan atas upah pungut selama tahun 2025 ini.
Namun, semua dugaan itu terbantahkan. Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, menjelaskan bahwa kedatangan pegawai Inspektorat ke kantornya untuk diskusi bersama BPKP dalam rangka evaluasi PAD.
Tidak hanya ucapan yang dibuktikan Slamet. Pejabat yang dikenal care dengan jurnalis ini mengirimkan surat undangan yang ditandatanganinya terkait kegiatan diskusi bersama BPKP tersebut.
Pada surat Kepala Bapenda bernomor: 900.1.13.1/0831/VI.03/01/2025 tanggal 16 Juli 2025 itu tertulis siapa saja yang diundang. Yaitu Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PM & PTSP, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas PSDA, Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Kepala Disdikbud Lampung.
Apakah diskusi dengan BPKP tersebut untuk mematangkan data yang akan dibahas dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Mirza mengenai pendapatan sektor pajak pada Jum’at (18/7/2025) siang? “Bukan, tapi diskusi bersama BPKP ini untuk evaluasi yang sedang dan akan dilakukan,” jelas Slamet Riadi melalui pesan WhatsApp.
Diketahui, hari Kamis (17/7/2025) kemarin, para petinggi Bapenda Lampung dipanggil Inspektorat. Kabar beredar, pemanggilan itu terkait rumor adanya setoran dari sejumlah pihak diinternal per-pekannya dengan jumlah puluhan juta rupiah dan dilakukannya pemotongan terhadap upah pungut yang menjadi hak pegawai.
Menurut pemantauan, sejak pukul 10.00 Wib, Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, didampingi seluruh pejabat administrator, menghadap Inspektur Bayana di ruang Command Center Inspektorat Lampung, di Jln. Dr. Susilo, Telukbetung.
Sejak pekan lalu beredar kabar Bapenda tengah dililit dugaan kasus setor-menyetor dengan jumlah ratusan juta. Itu sebabnya Selasa (15/7/2025) malam, Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, didampingi Kepala UPTD I Bandarlampung, mengadakan pertemuan khusus dengan pejabat dari RSUDAM, di ruang VIP D Rajas Resto yang berlokasi di Jln. Teuku Umar, Kedaton, Bandarlampung.
Disebut-sebut pertemuan untuk “meredam” kabar tidak sedap terkait adanya setor-menyetor tersebut, apalagi hadir juga Irban Inspektorat Lampung.
Mengenai pertemuan yang dikemas dalam makan malam bersama tersebut, Kepala Bapenda Slamet Riadi, menyatakan tidak ada acara meredam apapun, tapi itu memang tempat makan.
Kena Potong 55%.
Sebelumnya diberitakan, pegawai Bapenda Lampung mengaku upah pungut (UP) yang menjadi hak mereka telah dipotong sebesar 55% oleh pimpinan dengan alasan efisiensi.
“Kalau bicara UP (upah pungut, red) jangan kan kami riang gembira, justru kami ini sebenarnya menangis. Sebab, selama tahun 2025 ini hak kami dipotong 55%. Alasannya untuk efisiensi,” tutur seorang pegawai Bapenda Lampung dalam pertemuan di sebuah cafe di kawasan Pahoman, Bandarlampung, Rabu (16/7/2025) petang.
Ditemani beberapa koleganya sesama pegawai Bapenda Lampung, ASN yang sudah lebih dari 8 tahun bekerja di instansi pemungut pajak itu menguraikan, pemotongan UP hingga 55% itu diberlakukan khusus staf dan koordinator saja, sedangkan untuk pejabat struktural justru mengalami kenaikan.
“Misalnya, UP yang seharusnya kami terima Rp 36 juta per 3 bulan, sekarang turun jadi Rp 15 sampai Rp 16 jutaan saja. Nominal segitu kalau dibagi dalam 3 bulan, artinya sebulan hanya dapat sekitar Rp 5 jutaan. Tentu saja nilai itu tidak sebanding dengan jam kerja dan tanggung jawab kami, yang harus kerja dari hari Senin sampai Sabtu dan selalu pulang melewati batas jam kerja normal,” urainya lagi.
Dijelaskan, pemotongan UP hingga 55% itu berlaku sejak Bapenda Lampung dipimpin Slamet Riadi, dengan alasan efisiensi anggaran. Akibatnya, banyak staf yang saat ini hanya mendapat UP 3 bulanan sebesar Rp 12 jutaan, atau Rp 4 juta perbulan. Bahkan, tidak sedikit yang menerima dibawah Rp 11 juta per 3 bulan.
Menurutnya, para koordinator gerai saat ini menerima UP antara Rp 13 hingga Rp 15 juta per 3 bulan, sedangkan kasir di gerai rata-rata mendapat Rp 13 juta, yang dulu menangguk Rp 29 jutaan. Dan staf di UPTD yang sebelumnya memperoleh UP antara Rp 24 hingga Rp 27 juta, sekarang tidak lebih dari Rp 10 sampai Rp 14 juta saja.
“Pemotongan UP secara drastis itu bukan hanya untuk tahun 2025 ini saja, tapi sudah disampaikan akan berlaku sampai tahun 2026 nanti. Kami belum tahu, apakah di tahun 2027 berlanjut pemotongan UP ini,” imbuhnya.
Ironisnya, lanjut ASN Bapenda itu, yang mengalami pemotongan UP hanya kalangan staf saja. Sedangkan pejabat struktural justru mengalami kenaikan. Dengan estimasi untuk eselon IV antara Rp 60 hingga Rp 80 juta per 3 bulan, eselon III-b antara Rp 80 sampai Rp 120 juta per 3 bulan, dan eselon III-a sekitar Rp 120 hingga 150 juta per 3 bulan.
Benarkah ada pemotongan UP bagi ratusan ASN Bapenda Lampung selama tahun 2025 ini? Kepala Bapenda, Slamet Riadi, tidak mau menyebutnya sebagai pemotongan.
Jadi? “Yang ada adalah pengurangan, bukan pemotongan. Ya memang benar ada pengurangan itu, dalam rangka efisiensi,” kata Slamet Riadi melalui pesan WhatsApp, Rabu (16/7/2025) malam.
Menurut dia, pengurangan UP itu berlaku untuk seluruh jajaran Bapenda Lampung, dari level staf sampai pimpinan eselon II. (kgm-1/inilampung)