 |
| ruas jalan Lempasing – Padangcermin (Ist/inilampung) |
INILAMPUNG.COM, Bandarlampung - Gubernur Rahmat Mirzani Djausal membuat gebrakan terkait kepastian kepemilikan aset Pemprov Lampung, utamanya terkait jalan. Dinas BMBK diperintahkan untuk melakukan pensertifikatan atas seluruh jalan provinsi.
“Perintah pak Gubernur, seluruh jalan provinsi beserta aset pendukungnya harus disertifikatkan. Dan kami mulai melakukan pensertifikatan tersebut, hal ini untuk memberi kepastian hukum terhadap aset pemprov,” kata Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, Selasa (8/7/2025) pagi, melalui telepon.
Menurutnya, dari 98 ruas jalan provinsi, mayoritas masih dalam proses pensertifikatan. Yang sudah selesai adalah sertifikat ruas jalan Lempasing – Padangcermin.
“Untuk ruas jalan Lempasing – Padangcermin sepanjang 29 Km seingat saya ada 33 sertifikat,” ucap Taufiq seraya mengakui membutuhkan waktu relatif lama untuk mensertifikatkan ruas jalan provinsi, mengingat banyak variabel yang harus dipastikan kepemilikannya sebelum BPN mengeluarkan sertifikat.
Ditambahkan, untuk bangunan kantor maupun mess di lingkungan Dinas BMBK Provinsi Lampung, seluruhnya telah disertifikatkan. Dengan jumlah 35 sertifikat.
Mengapa Gubernur Mirza menginginkan seluruh jalan provinsi harus bersertifikat? “Selain untuk kepastian kepemilikan dan penataan aset pemprov yang benar-benar terjaga, juga ketika akan dilakukan peningkatan jalan provinsi ke jalan nasional misalnya, kita tidak hanya menyerahkan ruas jalan semata tetapi dengan sertifikatnya sekalian,” tutur Taufiq.
Diakuinya, gebrakan Gubernur Mirza tersebut tidak lepas dari dorongan yang diberikan KPK, guna penataan dan kepastian aset Pemprov Lampung, serta dibantu oleh BPN Lampung.
Pantau Progres
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri, menyatakan pihaknya terus memantau progres perbaikan jalan provinsi yang tersebar di berbagai wilayah.
Mukhlis menjelaskan, dari total 52 ruas jalan yang menjadi target perbaikan, 25 diantaranya saat ini sedang dalam proses pengerjaan, sedang 27 lainnya belum berjalan.
“Sejauh pemantauan dan pengawasan kami, pekerjaan yang sudah berjalan cukup baik. Namun memang masih ada sejumlah permasalahan di lapangan,” ujar mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Tanggamus ini.
Ia mengaku selama ini Komisi IV DPRD Lampung banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait proses perbaikan jalan. Yang ia tindaklanjuti dengan langsung menghubungi Kepala Dinas BMBK, M. Taufiqullah, untuk memberikan klarifikasi dan mengirimkan dokumentasi dari lapangan. (kgm-1/inilampung)