INILAMPUNGCOM ---- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung, Bambang Sumbogo, “curhat” soal minimnya alokasi anggaran dinasnya, terutama untuk keselamatan transportasi.
“Jujur, anggaran belanja modal kami sangat kecil. Apalagi dengan skema baru, anggaran harus berpihak pada keselamatan. Banyak jalan yang tidak memiliki rambu, sehingga membahayakan pengguna jalan,” keluh Bambang Sumbogo dalam rapat koordinasi dengan Komisi IV DPRD Lampung, Kamis (3/7/2025).
Tidak hanya itu keluhan Bambang. Ia menegaskan, penilaian terhadap kinerja Dishub menjadi rendah karena terbatasnya anggaran. Padahal, keselamatan menjadi prioritas utama.
Lalu berapa anggaran Dishub di 2024 kemarin yang menjadi keluhan Bambang Sumbogo?
Merunut data yang dibeberkan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA 2024, jumlah belanja daerah yang dihabiskan sebesar Rp 20.687.509.965 dari yang dianggarkan Rp 22.441.100.916,21.
Khusus untuk penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi –rambu jalan- dinas pimpinan Bambang Sumbogo menghabiskan anggaran Rp 967.917.700 dari yang dianggarkan Rp 1.000.000.000, artinya hanya tersisa Rp 32.082.300.
Menurut data inilampung.com, bila dibandingkan anggaran tahun 2023 yang dihabiskan Dishub terkait rambu jalan untuk keselamatan pengguna jalan, memang ada penurunan. Dimana pada 2023 dinas pimpinan Bambang Sumbogo menghabiskan Rp 1.032.051.000 hanya untuk 3 titik.
Pertama: Pemasangan rambu jalan di ruas jalan 094 – 095 (hanya 1 Km) di Kabupaten Mesuji, dihabiskan anggaran Rp 644.351.000.
Kedua: Pemasangan rambu di ruas jalan 011 Pugung Raharjo, Lampung Timur, dihabiskan anggaran Rp 194.400.000.
Ketiga: Pemasangan rambu jalan di ruas exit tol Menggala – Tulang Bawang Barat mengeruk APBD TA 2023 sebanyak Rp 193.300.000. Khusus program ini, menurut pemantauan di lapangan, tidak terdapat rambu jalan dari Dishub Provinsi Lampung. Yang terpasang adalah milik pengelola tol.
Soal Angkutan Umum
Didepan pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Lampung pimpinan Mukhlis Basri, Bambang Sumbogo juga mengeluhkan banyaknya perusahaan angkutan umum yang gulung tikar sejak pandemi Covid-19.
“Sejak Covid, banyak perusahaan angkutan umum gulung tikar. Angkot saja hampir habis. Saat ini kita hanya mengandalkan ojek online. Karena itu kami berharap, ada program yang bisa menjadi stabilisator untuk menghidupkan kembali angkutan umum,” kata Bambang Sumbogo.
Pernyataan ini tentu saja berbanding terbalik dengan fakta anggaran yang telah dihabiskan. Mengapa? Karena di tahun 2024 Dishub Lampung mempunyai program penyediaan angkutan umum untuk angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 daerah provinsi yang telah mengeruk APBD sebanyak Rp 694.769.247. (kgm-1/inilampung)