Ilustrasi: Pencatatan Keuangan (ist/inilampung)
INILAMPUNG.COM, Bandarlampung - Sungguh parah kondisi keuangan Pemprov Lampung. Betapa tidak, tercatat memiliki utang dana bagi hasil (DBH) kepada 15 Kabupaten/Kota per 31 Desember 2024 sebanyak Rp 1.129.477.215.354, pendapatan sektor yang samadari pemerintah pusat hanya Rp 193.915.796.000.
DBH yang didapat Pemprov Lampung di tahun anggaran 2024 kemarin –masuk dalam dana transfer umum- sebanyak Rp 193.915.796.000 itu turun Rp 11.714.050.354 dibanding yang diperoleh pada 2023 lalu di angka Rp 205.629.846.354.Namun mengalami kenaikan Rp 32 miliaran disandingkan dengan yang dianggarkan Rp 160.664.501.832.
Perincian DBH yang didapat Pemprov Lampung tahun anggaran 2024 itu terdiri atas:
1. DBH dari PBB Rp 27.165.856.000.
2. DBH PPh Pasal 21 Rp 90.828.280.000.
3. DBH Psl 25 & Psl 29/WPOPDN Rp 6.133.464.000.
4. DBH Hasil Cukai & Tembakau Rp 1.484.750.000.
5. DBH SDA Minyak Bumi Rp 28.713.688.000.
6. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi Rp 21.019.818.000.
7. DBH SDA Mineral & Batubara-Landrent Rp 328.225.000.
8. DBH SDA Kehutanan-PSDH Rp 18.180.834.000.
9. DBH SDA Kehutanan-DR Rp 60.881.000.
Dalam kondisi demikian, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wagub Jihan Nurlela harus memikul beban kewajiban –alias utang- Pemprov Lampung sebanyak Rp 1.821.266.150.297,43.Warisan utang itu terdiri dari kewajiban jangka pendek Rp 872.061.114.720,43, dan kewajiban jangka panjang Rp 949.205.035.577.
Untuk kewajiban jangka pendek terdiri dari: Pendapatan diterima dimuka Rp 564.018.066,87, bagian lancar utang jangka panjang Rp 180.272.179.777, utang belanja Rp 612.530.446.783,91, dan utang jangka pendek lainnya Rp 78.694.470.092,65.
Sedangkan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 949.205.035.577 sepenuhnya merupakan utang dana bagi hasil (DBH) kepada Kabupaten/Kota yang diproyeksi jatuh tempo lebih dari 12 bulan.
Rincian Utang DBH
Pada Lampiran 9 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 total utang DBH kepada 15 Kabupaten/Kota tertulis sebanyak Rp 1.129.477.215.354. Bukan Rp 949.205.035.577sebagaimana tertulis dalam Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas. Dengan demikian terjadi selisih pencatatan sebesar Rp 180.272.179.777.
Sehingga, jika ditotalkan kewajiban –bahasa halus dari utang- Pemprov Lampung per 31 Desember 2024 mencapai angka Rp 2.001.538.330.074,43. Bukan Rp 1.821.266.150.297,43.
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2023 utang pemprov di posisi Rp 1.534.228.727.018,03. Bila fakta senyatanya utang pemprov tahun 2024 di angka Rp 2.001.538.330.074,43, berarti terjadi peningkatan yang signifikan, yaitu Rp 467.309.603.056,46.
Berikut rincian utang DBH Pemprov Lampung kepada Kabupaten/Kota sebanyak Rp 1.129.477.215.354 per 31 Desember 2024:
1. Utang DBH ke Kota Bandarlampung. Totalnya Rp 114.762.435.497.
2. Utang DBH ke Kota Metro. Total Rp 55.379.332.589.
3. Utang DBH ke Kabupaten Lampung Utara. Total Rp 89.130.027.165.
4. Utang DBH ke Kabupaten Lampung Selatan. Total Rp 106.818.149.674.
5. Utang DBH ke Kabupaten Lampung Barat. Total Rp 64.358.083.112.
6. Utang DBH ke Kabupaten Tanggamus. Total Rp 69.405.875.154.
7. Utang DBH ke Kabupaten Tulang Bawang. Total Rp 65.843.309.529.
8. Utang DBH ke Kabupaten Lampung Tengah. Total Rp 106.300.275.265.
9. Utang DBH ke Kabupaten Way Kanan. Total Rp 65.833.945.423.
10. Utang DBH ke Kabupaten Lampung Timur. Total Rp 89.860.770.643.
11. Utang DBH ke Kabupaten Pesawaran. Total Rp 59.678.209.303.
12. Utang DBH ke Kabupaten Pringsewu. Total Rp 62.200.139.713.
13. Utang DBH ke Kabupaten Tulang Bawang Barat. Total Rp 69.945.015.875.
14. Utang DBH ke Kabupaten Mesuji. Total Rp 53.439.516.009.
15. Utang DBH ke Kabupaten Pesisir Barat. Total Rp 56.522.130.403.
Untuk diketahui, utang DBH Pemprov Lampung sebanyak Rp 1.129.477.215.354 tersebut terdiri dari utang pajak rokok Rp 78.854.013.886, utang PKB Rp 249.296.634.822, utang BBNKB Rp 212.765.463.178, utang PBBKB Rp 584.967.994.489, dan utang PAP Rp 3.593.108.979. (kgm-1/inilampung)