INILAMPUNGCOM --- Biasanya, anggota DPRD Lampung tidak peduli dengan berapapun anggaran mitra kerjanya.
Namun, tidak demikian yang terjadi saat ini. Komisi II terang-terangan menyatakan keprihatinannya atas anggaran sangat minim yang ada pada mitra kerjanya.
Bukan hanya Ketua Komisi II, Ahmad Basuki, saja yang prihatin. Tapi juga 2 anggotanya; Hanifal dan Aribun. Akibat minimnya anggaran bagi mitra kerja di tahun 2024 kemarin, membuat kinerja dan program pro rakyat nyaris tidak berjalan optimal.
“Kalau melihat dari dokumen RPJMD 2025-2029 sudah sangat baik. Karena itu, Komisi II mendorong agar anggaran mitra kerja kami selama 5 tahun ke depan benar-benar mendukung program-program dalam RPJMD tersebut agar dapat terealisasi secara maksimal,” kata Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, Sabtu (12/7/2025) pagi melalui telepon.
Abas –panggilan beken legislator asal PKB itu- mengungkap bahwa alokasi anggaran tahun 2024 yang diberikan kepada OPD-OPD mitra Komisi II sangat minim. Ia berharap, kedepan ada penambahan anggaran, sehingga dapat lebih maksimal kinerjanya.
Diketahui, mitra kerja Komisi II terdiri dari Dinas Perindag, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Biro Perekonomian, Dinas Perkebunan, Dinas KPTPH, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas Koperasi dan UMKM.
“Pada tahun 2024, anggaran mitra kerja kami itu sangat kecil jika dibandingkan dengan OPD mitra kerja komisi yang lain, sehingga sebagian besar kegiatannya hanya untuk belanja rutin, seperti membayar gaji dan tunjangan, bukan untuk kegiatan substantif yang menguatkan ekonomi rakyat akibat keterbatasan anggaran,” urai Abas.
Data realisasi anggaran APBD 2024, tercatat pagu anggaran untuk seluruh OPD mitra kerja Komisi II DPRD Lampung hanya sebesar Rp 322,9 miliar, dengan realisasi Rp 292,6 miliar atau 88,54 persen, termasuk untuk gaji dan tunjangan.
“Jika dihitung, anggaran tersebut hanya untuk gaji dan tunjangan. Sementara kegiatan yang menyentuh masyarakat sangat minim. Celakanya lagi, anggaran untuk mitra Komisi II justru semakin kecil dari tahun ke tahun. Kami berharap ditahun-tahun mendatang plafon pagu anggaran yang disusun dan diporsikan oleh TAPD untuk OPD bisa benar-benar mempedomani dokumen RPJMD,” tuturnya lagi.
Ia mengingatkan, bahwa mitra kerja Komisi II adalah OPD-OPD yang langsung bersentuhan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menekankan Asta Cita dan ketahanan pangan nasional.
Jangan Tutup Kuping
Senada, anggota Komisi II lainnya, Hanifal, mengatakan, OPD-OPD mitra kerja seharusnya menjadi ujung tombak penguatan ekonomi rakyat di sektor produksi.
“Tapi kalau anggarannya cuma cukup untuk bayar pegawai dan rapat, kapan rakyat bisa merasakan manfaatnya?” ujar dia.
Politisi asal Partai Demokrat itu juga menyebut kondisi realisasi anggaran tahun 2024 lalu sangat ironis, karena terjadi di tengah upaya pemerintah pusat yang sedang gencar mendorong sektor ketahanan pangan, industrialisasi desa, dan penguatan ekonomi lokal sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Prabowo-Gibran.
“Kalau Lampung ingin jadi lumbung pangan nasional, ya program ketahanan pangan harus diperkuat dari sekarang. Tapi yang terjadi justru anggaran untuk sektor pangan dan produksi malah dikerdilkan,” ucapnya seraya meminta TAPD jangan menutup kupingnya untuk mendengar suara rakyat yang disampaikan Dewan.
Sementara anggota Komisi II lainnya, Aribun, meminta Pemprov Lampung segera melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan penganggaran yang terlalu birokratis dan minim orientasi kepada rakyat.
Ia juga mendesak agar tahun anggaran mendatang, alokasi dana benar-benar diprioritaskan untuk kegiatan nyata, seperti bantuan sarana produksi petani, pengembangan UMKM, rehabilitasi hutan rakyat, dan pemberdayaan nelayan.
“Kita berharap anggaran dinas yang menjadi mitra Komisi II lebih dioptimalkan mengacu pada RPJMD. Gunanya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat,” ucap Aribun. (kgm-1/inilampung)