 |
| Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat meninjau layanan Samsat Digital Drive Thru di Lampung |
INILAMPUNGCOM- Keuangan Pemprov Lampung boleh saja morat-marit tidak karuan, bahkan dengan utang Rp 1,8 triliun per 31 Desember 2024. Namun, urusan insentif bagi ASN pemungut pajak tetap dikucurkan. Dan itulah yang telah dilakukan pada tahun 2024 lalu.
Seperti diketahui, pendapatan riil Pemprov Lampung tahun anggaran 2024 lalu di angka Rp 7.451.703.679.830,78, dari yang dianggarkan sebanyak Rp 8.631.369.872.980,04. Yang tidak terealisasi sebesar Rp 1.179.666.193.149,26.
Dari pendapatan Rp 7.451.703.679.830,78 itu,yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 4.039.218.171.476,78, dari yang dianggarkan Rp 5.150.954.989.413,04 atau 78,42%.
Berdasarkan data yang ada dalam buku Pertanggungjawaban Penggunaan APBD Provinsi Lampung TA 2024, dari PAD Rp 4.039.218.171.476,78 itu, yang berasal dari sektor pajak daerah sebesar Rp 3.301.063.910.591,76, dengan patokan anggaran Rp 3.687.816.955.594 atau hanya 89,51% alias target tidak tercapai.
Nah, meski tidak mencapai target, dari perolehan pajak daerah senilai Rp 3.301.063.910.591,76 tersebut, sebanyak Rp 65.226.545.849-nyadigunakan sebagai belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah. Atau yang lebih beken disebut sebagai upah pungut.
Uang pajak daerah lebih dari Rp 65 miliar yang menjadi upah pungut itu telah dibagikan kepada para ASN atas kerjanya sebagai pemungut pajak. Dan Bapenda Lampung adalah koordinator pembagiannya.
Skenario Pembagian
Bagaimana perincian pembagian upah pungutsenilai Rp 65.226.545.849 itu?
1. ASN yang melakukan kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) mendapat pembagian upah pungut senilai Rp 30.221.220.018. Dengan perolehan PKB di tahun 2022 sebesar Rp 1.059.740.374.049.
2. ASN yang melakukan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mendapat upah pungut Rp 8.347.727.411. Perolehan pajak BBNKB di 2024 sebesar Rp 709.218.210.592.
3. ASN yang melakukan pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) mendapat upah pungut atau insentif sebanyak Rp 26.419.267.108. Perolehan pajak jenis ini di 2024 kemarin mencapai Rp 848.551.919.210,76.
4. ASN yang memungut pajak air permukaan (PAP) mendapat bagian upah pungut Rp 218.331.312. Tahun 2024 lalu perolehan PAP di angka Rp 8.922.700.267.
Sementara untuk pajak rokok dengan perolehan Rp 674.617.510.473, dan pajak alat berat senilai Rp 13.196.000 tidak secara spesifik dituliskan upah pungutnya. Namun menurut kebiasaan di Bapenda, telah disatukan dengan sub sektor yang ada pada pendapatan pajak daerah.
Bagaimana pola perhitungan insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sehingga bisa tersalurkan perolehan pajak daerah sebanyak Rp 65 miliar lebih sebagai upah pungutnya, dan siapa saja yang menerimanya. Benarkah Gubernur, Wagub, dan Sekda juga menerima upah pungut? Sayangnya, Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, belum memberikan penjelasan. Saat dihubungi Jum’at (11/7/2025) malam, ia tengah ada kegiatan keagamaan.
Mirza Turunkan Target
Diketahui, pada tahun anggaran 2025 ini Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengambil kebijakan dengan menurunkan target pendapatan asli daerah (PAD).
Bila pada tahun 2024 target PAD sebesar Rp 5.150.954.989.413,04, dengan realisasi hingga 31Desember 2024 di angka Rp 4.039.218.171.476,78 atau 78,42%, pada tahun 2025 ini targetnya justru diturunkan, yaitu hanya Rp 4.020.052.532.113,21. Atau lebih rendah Rp 18 miliaran dari realisasi di 2024 kemarin.
Pajak daerah yang terealisasi di 2024 sebesar Rp 3.301.063.910.591,76 diturunkan targetnya di 2025 ini, menjadi Rp 2.921.136.897.166,00. Lebih rendah sekitar Rp 379 miliar dibanding yang berhasil ditangguk pada tahun lalu.
Begitu pula dengan retribusi daerah. Bila perolehan di 2024 pada angka Rp 485.949.536.889,25, target di 2025 hanya Rp 450.121.878.920,00. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan yang di 2024 berhasil diraih senilai Rp 193.520.241.461,01, dinaikkan targetnya di 2025 menjadi Rp 316.148.941.374,21. Lain-Lain PAD yang Sah di tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 58.684.482.534,76 juga dinaikkan targetnya menjadi Rp 332.644.814.653,00.
Target Pendapatan 2025
Mengacu pada “Kertas Kerja” bertajuk Refleksi Program Kerja Tahun Anggaran 2024 dan Program Kerja Sektor Pajak Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan Bapenda Lampung, diketahui target pendapatan Provinsi Lampung melalui RAPBD TA 2025 sebanyak Rp 7.489.929.824.848,21. Naik sedikit dibandingkan realisasi pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp 7.459.896.634.117,44.
Target pendapatan di 2025 sebesar Rp 7.489.929.824.848,21 itu terdiri dari PAD Rp 4.020.052.532.113,21, pendapatan transfer Rp 3.456.086.394.000,00, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 13.790.898.735,00.
Dengan turunnya target PAD, maka menurun pula perolehan pajak kendaraan bermotor (PKB). Bila pada 2024 terealisasi Rp 1.059.740.374.049, di 2025 targetnya hanya Rp 720.900.000.000. Atau penurunannya sekitar Rp 339 miliaran.
BBNKB yang di 2024 berhasil meraup pendapatan Rp 709.218.210.592, di 2025 hanya ditargetkan Rp 510.100.000.000 saja. Atau turun sekitar Rp 199 miliaran.
Perolehan PBBKB pada 2024 sebesar Rp 848.551.919.210,76 dinaikkan targetnya di 2025 menjadi Rp 940.000.000.000. Pajak air permukaan (PAP) yang di 2024 menjadi pemasukan sebanyak Rp 8.922.700.267, pada tahun 2025 ini hanya ditargetkan Rp 8.000.000.000.
Pajak rokok yang menambah pundi-pundi PAD di 2024 sebesar Rp 674.617.510.473,00, pada tahun 2025 sekarang targetnya dinaikkan, menjadi Rp 739.086.897.166. Sedangkan pajak alat berat yang di 2024 hanya diperoleh Rp 13.196.000, pada 2025 targetnya Rp 1.000.000.000. Dan khusus pada 2025 opsen pajak MBLB ditargetkan pendapatan sebanyak Rp 2.050.000.000. (kgm-1/inilampung)