Ketua BEM U KBM Universitas Lampung (Unila), Muhammad Amar Fauzan (Ist/inilampung)
INILAMPUNG.COM, Bandarlampung - Tokoh mahasiswa Universitas Lampung (Unila)berteriak kencang terkait konflik agraria di Provinsi Lampung, khususnya HGU PT Sugar Group Companies (SGC).
Teriakan kencang itu berupa penegasan mendorong pemerintah agar segera mempercepat penyelesaian konflik agraria di Provinsi Lampung. Demikian seriusnya dorongan tokoh mahasiswa Unila tersebut hingga ia meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak segan-segan memberhentikan Nusron Wahid dari jabatan Menteri ATR/BPN bila gagal menuntaskan persoalan agraria di Provinsi Lampung.
Adalah Ketua BEM U KBM Universitas Lampung (Unila), Muhammad Amar Fauzan, tokoh mahasiswa Unila yang berteriak kencang untuk mendorong pemerintah mempercepat penyelesaian konflik agraria tersebut, dan mendesak Presiden Prabowo untuk memecat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, jika sampai gagal menuntaskan persoalan tanah yang telah berlangsung puluhan tahun di Lampung.
Menurut Amar, konflik agraria selama puluhan tahun di Provinsi Lampung merupakan cermin lemahnya komitmen negara dalam menegakkan keadilan bagi rakyat kecil.
“BEM Unila mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi secara serius bahkan memberhentikan Nusron Wahid apabila terbukti tidak mampu menyelesaikan permasalahan konflik agraria yang akut dan terus berlarut, terutama dalam kasus Hak Guna Usaha (HGU) PT SGC,” kata Amar, Senin (21/7/2025) siang sebagaimana dikutip dari rmollampung.id.
Tokoh mahasiswa Unila ini menilai, kasus PT SGC menjadi simbol betapa negara selama ini lebih berpihak kepada kepentingan korporasi dibandingkan kepentingan petani dan masyarakat adat yang selama puluhan tahun tinggal dan mengelola tanah secara turun temurun.
Dikatakan, hingga pertengahan tahun 2025 ini, rakyat di berbagai wilayah Lampung masih hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian dan kekerasan struktural akibat sengketa tanah yang tidak kunjung diselesaikan oleh negara.
“HGU yang dikeluarkan negara bagi perusahaan tersebut (PT SGC, red) diduga kuat bermasalah, baik secara administratif maupun substansial. Namun alih-alih menyelesaikan, Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Nusron Wahid justru terlihat tidak punya arah dan visi dalam menjalankan mandat reforma agraria,” ucapnyalagi.
Dia melanjutkan, konflik agraria menjadi isu strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat, dan saat rakyat terus menjadi korban kriminalisasi, intimidasi, dan penggusuran, maka tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk bersikap pasif.
“Ketidaktegasan dan tidak adanya langkah konkret dari Menteri ATR/BPN hanya akan memperpanjang penderitaan petani dan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara,” sambung Korwil BEM SI Sumbagsel ini.
Amar menambahkan, sebagai bagian dari kekuatan moral mahasiswa dan masyarakat akademik, BEM Unila memandang bahwa krisis agraria di Lampung bukan semata-mata soal sengketa lahan, tetapi cermin kegagalan politik agraria nasional yang tidak memihak rakyat.
Sementara, Nusron Wahid sebagai Menteri yang diberi mandat untuk menyelesaikan problem ini telah gagal menunjukkan kinerja yang kredibel, responsif, dan berkeadilan.
“Bahkan sejak dilantik, tidak ada satu pun gebrakan signifikan dalam penyelesaian konflik pertanahan di Lampung, sementara ketegangan di akar rumput terus meningkat,” katanya lagi
Amar menegaskan, Presiden Prabowo tidak boleh diam dan harus menunjukkan komitmen nyata terhadap agenda reforma agraria. Salah satu langkah awal yang dituntut mahasiswa adalah mencopot Menteri ATR/BPN dan menggantinya dengan sosok yang memiliki integritas, keberpihakan kepada rakyat, dan rekam jejak yang jelas dalam advokasi keadilan agraria.
“Jika tidak, maka janji-janji pemerintahan tentang distribusi lahan, penataan ruang, dan kedaulatan petani hanya akan menjadi slogan politik belaka,” tegasnya.
BEM Unila berkomitmen tidak akan berpangku tangan. Mereka berencana terus mengawal isu ini dan menyerukan solidaritas dari seluruh elemen mahasiswa, gerakan rakyat, organisasi sipil, hingga media massa.
“Bila dalam waktu dekat tidak ada kebijakan tegas dari Presiden, kami siap turun ke jalan dan mengorganisir aksi nasional untuk mendesak pembaruan total di sektor agraria, dimulai dari mencopot pejabat yang gagal menjalankan amanah rakyat,” pungkas Amar. (kgm-1/inilampung)