 |
| Mukhlis Basri, menggelar pertemuan semiformal antara pejabat pemda di wilayah Dapil Lampung I dengan para kepala Balai Kementerian PUPR (ist/inilampung) |
INILAMPUNG.COM, Bandarlampung - Anggota DPR RI asal Dapil Lampung I, Mukhlis Basri, memiliki cara nan apik dalam membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan infrastruktur. Mantan Bupati Lampung Barat (Lambar) dua periode itu mengundang sejumlah kepala Balai Kementerian PUPPR.
Hari Jum’at (29/8/2025) lalu, anggota Komisi V DPR RI tersebut menggelar pertemuan semiformal antara pejabat pemda di wilayah Dapil Lampung I dengan para kepala Balai Kementerian PUPR di Lamban Sabah, Jln. Padat Karya, Way Dadi, Sukarame, Bandarlampung.
Hadir pada pertemuan itu Bupati Lambar Parosil Mabsus, perwakilan pejabat Pemkab Tanggamus, pejabat dari Pemkab Pesisir Barat, Lampung Selatan, Pringsewu, Pesawaran, Kota Bandarlampung, dan Kota Metro. Sedangkan dari Balai Kementerian PUPR tampak Kepala Balai Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Lampung, hingga kepala BMKG dan Basarnas Lampung.
Kesempatan dialog langsung yang diprakarsai tokoh senior PDIP itu berlangsung dalam suasana kekeluargaan meski tetap banyak hal serius yang diangkat kepermukaan. Seperti Bupati Lambar Parosil Mabsus menjadikan acara tersebut sebagai tempatnya “curhat”.
Tidak hanya itu. Parosil juga mengajak semua pihak, termasuk anggota DPR RI Mukhlis Basri dan para kepala balai yang hadir, untuk menjadikan forum seperti ini sebagai langkah awal membangun sinergi pusat dan daerah secara berkelanjutan.
“Saya minta ini bukan sekadar seremoni. Harus ada tindaklanjut konkret. Jangan sampai kepala OPD hanya datang ke kementerian, proposal diterima, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Di forum ini, kita bisa verifikasi langsung, kita bisa dengar langsung, dan kita bisa bersinergi,” ucapnya.
Mukhlis Basri menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memastikan kebutuhan infrastruktur yang mendesak bisa masuk dalam program nasional.
“Semua kepala daerah tentu punya visi membangun daerahnya masing-masing. Tapi hari ini kita menghadapi tantangan serius: adanya pemotongan transfer daerah untuk 2025/2026. Ini tentu menyulitkan realisasi janji-janji pembangunan kalau tidak ada sinergi antara pusat dan daerah,” kata Mukhlis.
Ia menyoroti bahwa daerah pemilihannya, termasuk Lampung Barat, adalah wilayah rawan bencana yang harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.
“Dapil Lampung I ini langganan bencana: mulai dari longsor, banjir, abrasi, sampai potensi gempa karena dilalui Sesar Semangko. Maka sudah seharusnya pemerintah pusat tidak menutup mata. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus ada koordinasi yang kuat,” tegasnya.
Dinyatakan, pertemuan itu bukan sekadar ajang formalitas, melainkan forum strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah secara langsung ke kementerian melalui para kepala balai.
“Saya sengaja mengundang kepala daerah untuk bertemu langsung dengan para kepala balai, supaya program-program prioritas bisa diserap dan dianggarkan. Ini bentuk sinergi nyata. Dan saya pastikan akan mengawal aspirasi dari pemda di Dapil Lampung I agar menjadi perhatian serius dari Kementerian PUPR,” ujarnya. (zal/inilampung)