.jpeg) |
| Komisi II DPRD Provinsi Lampung (ist/inilampung) |
INILAMPUNG.COM --- DPRD Provinsi Lampung –khususnya Komisi II- jangan hanya diam. Ada dana bergulir sebesar Rp 7,8 miliar yang macet. Ditengarai akibat leletnya pimpinan Dinas Koperasi dan UMKM.
Diketahui, dana bergulir KUMKM bersumber dari APBD murni Provinsi Lampung totalnya sebesar Rp 12.000.000.000. Sampai 31 Desember 2024 lalu, jumlah pengembalian terhadap pokok dari dana bergulir tersebut -dan terdapat pada rekening- hanya Rp 4.145.868.544,81.
Dengan demikian, begitu yang diungkap BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam LHP Atas Laporan Keuangan Pemprov Lampung Tahun 2024, Nomor: 17A/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tertanggal 22 Mei 2025, tunggakan yang macet atau tidak dapat lagi ditagih sebanyak Rp 7.854.131.455,19.
Dana Abadi Rp60,9 Miliar
Merunut penelusuran inilampung.com, dana bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM disalurkan melalui UPTD Perkuatan Modal KUMKM kepada LKM/UMKM dari tahun 2003 hingga 2019 silam. Jumlah dana yang dikenal dengan sebutan Dana Abadi UMKM PPK-BLUD itu, per 31 Desember 2019 mencapai Rp 60.960.500.000, yang disalurkan kepada 2.677 KUMKM di 15 kabupaten/kota se-Lampung.
Dari Rp 60,9 miliar dana bergulir sejak 2003 hingga 2019 itu, Pemprov Lampung melalui APBD mengucurkan Rp 12.000.000.000. Dengan perincian pada tahun 2003 sebesar Rp 4.550.000.000, tahun 2004 sebanyak Rp 5.450.000.000, dan di 2006 senilai Rp 2.000.000.000.
Dari dana bergulir Rp 12.000.000.000 itulah yang hingga kini tidak bisa ditangani oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung sebanyak Rp 7.854.131455,19 alias berkategori tidak dapat ditagih atau macet.
Benarkah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung tidak ada daya lagi untuk menangani dana bergulir yang macet sebesar Rp 7,8 miliar itu? Sayangnya, sampai berita ini ditayangkan belum didapat penjelasan dari Syamsurijal Ari, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. (zal/inilampung)