 |
| Sebelumnya, Sidang Paripurna DPRD Lampung dihadiri Gubernur Rahmat Mirzani dan Wagub Ijhan Nurlela, dan ketua DPRD Ahmad Giri Akbar (ist) |
INILAMPUNGCOM --- Hari ini, Jum’at (29/8/2025), DPRD Provinsi Lampung menggelar sidang paripurna persetujuan RAPBD menjadi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 dengan target pendapatan sebesar Rp7,6 triliun.
Persetujuan APBD TA 2026 itu diwujudkan dengan penandatanganan RAPBD dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung yang dihadiri Wagub Jihan Nurlela, Sekdaprov Marindo Kurniawan, Inspektur Bayana, dan seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemprov serta Forkopimda.
Pada rapat paripurna yang dimulai pukul 09.30 Wib ini, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan sambutan mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang pada saat bersamaan menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi serta percepatan dan perluasan digital daerah (P2DD) tahun 2025 di Istana Negara Jakarta.
Seperti diketahui, RAPBD Provinsi Lampung TA 2026 diserahkan Sekdaprov Marindo Kurniawan ke DPRD Lampung pada hari Rabu (20/8/2025) lalu. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 7,6 triliun, dengan estimasi Rp 4 triliun dari PAD dengan dominasi perolehan PKB sebesar Rp 1,3 triliun, pendapatan tranfer Rp 3,4 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 111 miliar.
Marindo menyatakan, pemprov senantiasa menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.
Salah satu program unggulan di tahun 2026 mendatang adalah pendidikan, dimana selain dialokasikan dana BOS Rp 476 miliar, pemprov juga menganggarkan lebih dari Rp 100 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa-siswi SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai tahun ajaran 2025-2026.
“Langkah ini diambil untuk meringankan beban orangtua siswa dan meningkatkan kualitas serta akses pendidikan yang merata,” kata Marindo.
Pinjaman Rp1 Triliun
Mengenai sektor infrastruktur, Sekdaprov Marindo menjelaskan, Pemprov Lampung menetapkan target kemantapan jalan provinsi mencapai 80,88% pada akhir tahun 2026 mendatang.
Untuk mencapai target tersebut, menurut Marindo, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran Rp1 triliun yang bersumber dari pinjaman daerah. Dan hingga akhir tahun 2029 nanti, total kebutuhan dana untuk mencapai target kemantapan jalan 87,95% diperkirakan mencapai Rp 4,72 triliun.
Tampak nyata dalam RAPBD TA 2026, Pemprov Lampung menegaskan beberapa sektor strategis yang menjadi prioritas utama, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal. (zal/inilampung)