 |
| Hanan A.Rozak dan Aprozi Alam |
Dua kandidat ketua DPD I Golkar -- paling gerhot : Hanan Abdul Rozak dan Aprozi Alam --tiba-tiba dipanggil DPP Golkar ke Jakarta bersama para pendukungnya. Dalam pertemuan hari Rabu, 13 Agustus 2025 itu, kedua calon diminta untuk melakukan "kawin paksa" berdamai dalam duet ketua dan sekertaris.
Hanan A. Rozak menjabat ketua dan Aprozi Alam untuk posisi sekertaris. Demokrasi yang dibangun dengan semangat kekeluargaan -- dan tumbuh dinamis di Golkar tampaknya mati atau di matikan begitu kekuatan pusat bermain sebelum pertarungan digelar.
Rapat "negoisasi" penentuan ketua -- sekertaris dipimpin Wakil Ketua Umum DPP Golkar Adies Kadir yang juga menjabat Plt.Ketua Golkar Lampung. Hadir pada saat itu, Ismet Roni, Hanan Rozak dan para ketua Golkar dari 15 kabupaten.
Anehnya, Ormas pendiri Golkar; (SOKSI, MKGR, Kosgoro) yang sama-sama punya hak pilih suara di Musda tidak dihadirkan.
Sementara Aprozi Alam, masuk diruangan itu belakangan. Anggota Komisi VIII DPR RI itu, dihadirkan karena para ketua DPDa II dari 12 kabupaten, tetap bertahan untuk setia mendukung Aprozi Alam.
"Kawin paksa" keduanya pun terjadi setelah Aprozi Alam hadir ke ruangan dan menyampaikan sikap setuju, dan meminta pendukungnya untuk mengalihkan dukungan ke Hanan A. Rozak.
Aprozi Alam sempat mengajukan beberapa syarat, sebelum menyepakati. Dia juga menyampaikan kepatuhanya kepada ketua umum Bahlil Lahadalia. Dia "samikna waatokna" jika memang perintah tersebut datangnya dari DPP Golkar.
Aprozi menceritakan proses perjalanan kenapa dia meski maju sebagai ketua Golkar Lampung. Dia (Aprozi Alam) maju bukan karena ambisi pribadi, tapi karena dorongan dan permintaan para kader di kabupaten/kota.
Usai menyetujui, beberapa ketua DPD II Golkar berangkulan dengan Aprozi Alam. Mereka terharu, sedih tapi tidak bisa berbuat apa- apa, karena kesediaan untuk tidak maju lagi sebagai calon ketua keluar dari pernyataan Aprozi Alam langsung.
Aprozi Alam Legowo
Usai Rapat di DPP Golkar, Ketua DPD II Golkar Bandar Lampung, Yuhadi telah membuat pernyataan dipublik, bahwa sudah terjadi kesepakatan antara calon ketua dan sekertaris dalam Musda Golkar Lampung, yang akan digelar di Hotel Novotel pada 31.Agustus 2025 mendatang.
“Alhadulillah, tadi Bang Aprozi Alam secara gentleman dan legowo menegaskan akan patuh pada setiap kebijakan DPP Partai Golkar," kata Yuhadi hari Rabu (13/8/2025).
Meskipun, kata Yuhadi melanjutkan, Aprozi mendapat dukungan dari 12 Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota, tapi di depan Hanan A. Rozak, tetap berjiwa besar untuk menyerahkan semua dukungannya kepada Hanan A.Rozak sebagai Calon Ketua DPD Partai Golkar Lampung Periode 2025-2030.
Yuhadi yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut menerangkan, pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Adies Kadir.
Hasil kesepakatan bahwa Ketua DPD Partai Golkar Lampung Periode 2025-2030 adalah Hanan A. Rozak. Sementara Sekretarisnya adalah Aprozi Alam.
Aprozi Alam meminta bahwa mulai hari ini tidak ada lagi istilah orangnya Aprozi Alam atau orangnya Hanan A. Rozak.
”Yang ada adalah semua kader Partai Golkar," kata dia lagi.
Kritik SOKSI
Fenomena pemanggilan ketua DPD II, kini menjadi sorotan kader internal. Dugaan adanya intervensi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kader mengenai independensi dan mekanisme demokrasi internal partai.
Ketua Depidar SOKSI Kabupaten Tulang Bawang DR. Gugus Kriswahyudi mengatakan, penentukan Ketua DPD dan Sekertaris sebelum Musda digelar seharusnya tidak perlu terjadi.
"Saya menyayangkan cara-cara pemanggilan DPD II lalu merekayasa agar ketua -sekertaris ditentukan diluar Musda," kata Gugus, Kamis (14/8/2025).
SOKSI adalah organisi paling tua. Keberadaanya salah satu dari tiga lembaga Ormas yang mendirikan Partai Golkar.
Gugus Kriswahyudi menekankan pentingnya menjaga integritas dan proses demokrasi internal tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dari DPP.
Musda harus menjadi ajang konsolidasi kader secara jujur dan demokratis. Golkar adalah partai besar yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi internal. Pemilihan ketua DPD harus diserahkan sepenuhnya kepada dinamika lokal tanpa tekanan atau arahan struktural dari pusat.
"Saya yakin, kader-kader Golkar di Lampung mampu memilih pemimpin yang terbaik untuk daerahnya jika diberikan ruang yang setara," ujar Gugus. (bim/inilampung)